Dewan PKS Ketapang: Tidak Validnya Data Penerima Bantuan Jadi Momen Evaluasi

– Penyaluran bantuan pemerintah melalui Program Keluarga Harapan (PKH) di Kabupaten Ketapang masih menggunakan data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2015. Akibatnya, penyerahan di lapangan banyak kurang tepat sasaran dan menuai protes.

Menyikapi kisruhnya data penerima bantuan pemerintah tersebut, Anggota DPRD Ketapang, M Puadi menilai persoalan demikian hendaknya menjadi momentum untuk melakukan evaluasi dan perbaikan data di lapangan oleh semua pihak.

“Harusnya jadi momen seluruh stakeholder agar melakukan evaluasi perbaikan data secara menyeluruh. Tujuannya supaya valid dan akurat sesui fakta lapangan,” ucapnya kepada Jurnalis.co.id, Rabu sore (8/4/2020).

Seiring persoalan itu, dia menyarankan Pemda dapat memperbaiki manajemen pengarsipan seluruh data-data penting di setiap OPD. Kemudian diserahkan ke Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah sebagaimana diatur dalam Perda tentang Kerasipan Daerah.

“Saat ini banyak kejadian data-data penting, misalnya hasil kajian yang sudah banyak menguras anggaran pada pengerjaannya tapi kurang jelas keberadaannya. Salah satu penyebabnya karena data-data tidak diarsipkan secara benar,” katanya.

Menurut Legislator Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Ketapang ini, data yang valid dan akurat memerlukan kroscek (cek lapangan, red) dan pengawalan semua pihak, mulai Perangkat Darerah, Desa hingga tingkat RT.

“Itu bisa dilakukan secara maksimal jika menyediakan manajemen data yang pengelolaannya profesional, transparan dan akuntabel,” saran Anggota DPRD Dapil VI itu.

Dia mengungkapkan, belum maksimalnya sistem pengelolaan data juga mengakibatkan diskoneksi data dan informasi terkait program keberlanjutan ketika terjadinya mutasi pejabat dalam satu Organisasi Perangkat Daerah.

“Kedepan saya harap, ketika ada pihak-pihak lain memerlukan data, apapun itu, cukup datang ke Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah,” pinta Puadi. (lim)