– Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kapuas Hulu mengikuti Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Kalbar tahun anggaran 2021 yang dilaksanakan melalui video conferance, Senin (20/4/2020).
Keikutsertaan Pemkab Kapuas Hulu dalam Vicon Musrenbang RKPD Provinsi Kalbar tahun 2021 itu dari ruang rapat Bupati Kapuas Hulu. Selain Bupati Kapuas Hulu AM Nasir, hadir Wakil Bupati Antonius L. Ain Pamero, Sekda, H Mohd Zaini, Kepala Bappeda, Abang Mohammad Nasir, Wakil Ketua DPRD, Hairudin dan dihadiri pula Anggota DPD RI Erlinawati Nasir.
Baca juga: Dinkes Kapuas Hulu Ingatkan Masyarakat Waspadai DBD
Dalam Vicon Musrenbang tersebut, Bupati – Wabup bersama Sekda dan pimpinan DPRD Kapuas Hulu menyimak langsung arahan Gubernur Kalbar H. Sutarmidji kepada bupati/walikota se Kalbar untuk memperhatikan beberapa hal, salah satunya tentang warga miskin.
“Dari kondisi sekarang ini Bupati dan Walikota se Kalbar bersama RT dan Desa harus punya data valid terkait masyarakat miskin, ini penting karena mereka mesti dibantu oleh Pemerintah,” tegas Gubernur.
Sutarmidji juga mengarahkan dalam pendataan warga miskin, Pemda hendaknya libatkan Bhabinsa dan Bhabinkamtibmas. Sebab kedua unsur tersebut bersentuhan langsung dengan masyarakat.
“Manfaatkan bhabinsa dan babinkamtibmas yang bisa melihat kondisi real, biar mudah nangani bantuan dan tepat sasaran. Akan lebih bagus lagi kalau dari desa bisa bantu pendataannya,” pinta Gubernur Kalbar.
Baca juga: Antisipasi Corona, Garda Terdepan Covid-19 Kapuas Hulu Dibekali APD untuk Dua Bulan
Menurutnya, dampak dari keadaan sekarang ini (pandemi corona virus disease 2019), banyak warga kehilangan mata pencaharian. Utamanya warga kurang mampu.
“Masyarakat banyak kehilangan mata pencaharian. Sebab itu saya tekankan orang miskin harus jadi perhatian,”ujarnya.
Disisi lain, pada vicon tersebut Gubernur juga mengharapkan agar Bupati dan DPRD dapat menerapkan penambahan waktu pekerjaan. Dalam artian mengejar pembangunan tetap maksimal dengan pola multiyears.
“Saya minta juga dengan Kementerian PUPR RI agar daerah disediakan payung hukum agar pembangunan secara multiers, anggaran tidak apa terpangkas dari kondisi sekarang tapi masa pembangunan diperpanjang,” harap gubernur.
Vicon Musrenbang RKPD Prov Kalbar 2021 turut dipantau pejabat-pejabat di kementerian Republik Indonesia, DPR RI serta instansi di tingkat Pusat lainnya.
Adapun penekanan yang disampaikan Kementerian Dalam Negeri adalah lima fokus utama pembangunan sesuai visi misi Presiden Joko Widodo dan Wakpres KH Ma’ruf Amin, yaitu pembangunan SDM, Infrastruktur, penyederharnaan regulasi, penyederhanaan birokrasi dan transformasi ekonomi. (dRe)
Discussion about this post