Eksekutif – Legislatif Kubu Raya Dukung Percepatan Pembentukan Lima Desa

– Bupati Kubu Raya Muda Mahendrawan mengapresiasi DPRD Kubu Raya yang telah menyetujui kelanjutan pembahasan lima Rancangan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Desa. Menurutnya, hal itu menunjukkan adanya semangat bersama dalam mewujudkan pembentukan lima desa yakni Suka Lanting, Permata Jaya, Rengas Kapuas, Parit Keladi, dan Padi Jaya.

“Itu semua dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Kubu Raya guna terciptanya Kubu Raya yang bahagia, bermartabat, terdepan, berkualitas, dan religius,” ujar Bupati saat menyampaikan jawaban terhadap Pandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD Kubu Raya mengenai Lima Rancangan Peraturan Daerah(Raperda) Kubu Raya tentang Pembentukan Desa, Rabu (24/6/2020) di Ruang Rapat DPRD Kubu Raya.

Bupati berterima kasih kepada Fraksi-Fraksi DPRD yang telah menyampaikan pandangan umum melalui juru bicara masing-masing. Yakni pandangan berupa saran dan masukan terhadap lima raperda pembentukan desa. Terkait lima raperda itu, dirinya mengungkapkan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa telah berkoordinasi ke Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat.

“Hal itu dalam rangka memfasilitasi proses pengajuan kode desa apabila Raperda ini telah disetujui oleh DPRD,” ujarnya.

Dia menyatakan adanya saran untuk percepatan pembentukan kelima desa menjadi motivasi bagi pemerintah daerah. Khususnya dalam melaksanakan proses pengajuan kode desa sampai dengan penetapan dan pengundangan peraturan daerah pembentukan kelima desa sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

“Kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas tanggapan, saran, dan masukan dari kedelapan fraksi yang telah menyetujui untuk melanjutkan pembahasan kelima raperda tentang pembentukan desa,” ucapnya.

Muda berharap hal-hal yang bersifat teknis terkait materi muatan kelima raperda dapat dibahas lebih jauh dengan pemangku kepentingan sesuai mekanisme yang berlaku.

“Kami juga berharap agar nantinya kelima rancangan peraturan daerah dapat ditetapkan menjadi peraturan daerah dan diundangkan dalam lembaran daerah,” pungkas Muda. (Sym)