– Mengantisipasi terjadinya kebakaran hutan dan lahan (Karhutla), Polda Kalimantan Barat secara masif menggelar rapat koordinasi. Kali ini Rakor melibatkan Gabungan Perusahaan Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI).
Kapolda Irjen Pol R. Sigid Tri Hardjanto bersama Wakil Gubernur Kalbar Ria Norsan memimpin langsung rapat koordinasi ini. Sebanyak kurang lebih 200 Perusahaan Sawit termasuk 69 perusahaan yang tergabung dalam Gapki hadir dalam Rakor yang diadakan di Hotel Ibis Pontianak, Rabu (22/7/2020).
“Rakor ini merupakan rapat lanjutan, dimana sebelumnya kita adakan bersama aparat penegak hukum dan instansi terkait,” kata Kapolda saat membuka rapat koordinasi.
Kapolda melanjutkan meski saat ini disibukan dengan wabah Covid-19, namun pencegahan terhadap Karhutla juga menjadi prioritas Provinsi Kalbar karena sudah memasuki musim kemarau. Ia berharap pada tahun 2020 kasus Karhutla bisa di cegah.
“Di sini kita harapkan dan mengingatkan kepada seluruh perusahaan dan pekerja kelapa sawit bahwa masalah Karhutla ini merupakan tanggung jawab bersama,” tambahnya.
Dalam kesempatan ini, Kapolda juga memberi warning kepada para korporasi terkait sanksi hukum yang akan diterima jika melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar.
Hal senada juga disampaikan Wakil Gubernur Kalbar Ria Norsan. Ia mengingatkan kembali bahwa pada tahun 2019 kejadian Karhutla di Kalbar merupakan kasus yang besar sehingga semua kewalahan dalam menanganinya.
“Ini masih kita upayakan tindakan preventif, bagaimana jangan sampai terjadi kasus kebakaran hutan dan lahan. Pokoknya bagaimana di tahun ini jangan sampai memadamkan api lagi. Kalau sempat terjadi, maka akan sulit penanganan dan banyak biaya hingga korban” tegasnya
Norsan mengungkapkan berdasarkan data yang ia terima, bahwa 99% kebakaran lahan diakibatkan ulah manusia.
“Berdasarkan data ini, seharusnya bagus. Artinya sebagai pemilik lahan, petani atau siapapun itu bisa kita cegah asal kita memiliki niat baik untuk sama sama menjaga Kalbar. Kita genjot langkah preventif ini untuk mengingatkan semua unsur,” lanjutnya.
Pada rapat koordinasi ini, Polda Kalbar yang disampaikan oleh Karo Ops Kombes Pol Jayadi turut memaparkan aplikasi “Lancang Kuning” untuk membantu Provinsi Kalbar dalam memonitor Karhutla.
Aplikasi Lancang Kuning ini berawal dari inisiasi Polda Riau yang kemudian diapresiasi oleh Kapolri, Panglima TNI dan Kepala BNPB agar dikembangkan ke Provinsi yang memiliki porensi tinggi terhadap Karhutla. Salah satunya Provinsi Kalimantan Barat.
“Dalam sistem aplikasi ini menunjukan peta Kalbar, yang nantinya bisa memantau hotspot berdasarkan titik koordinat. Dan terintegrasi dengan lokasi seluruh anggota agar bisa melakukan langkah pencegahan,” jelas Jayadi. (sym)
Discussion about this post