Jurnalis.co.id – Uji Kompetensi Wartawan di Provinsi Kalimantan Barat resmi dilaksanakan dan dibuka oleh Gubernur Kalimantan Barat, H Sutarmidji, di Kalimantan Ballroom, Aston Pontianak Hotel dan Covention Center, Sabtu (27/2/2021) pagi.
Ujian ini diikuti 54 wartawan dari berbagai media massa yang terbit di Provinsi Kalbar. Uji Kompetensi Wartawan bertujuan menjaga serta meningkatkan profesionalitas wartawan dalam melaksanakan tugas jurnalistik.
“Saya menaruh harapan besar. Wartawan yang ikut UKW hari ini bisa membawa pencerahan untuk masyarakat Kalbar,” ucap Sutarmidji kala membuka kegiatan UKW yang diselenggarakan Dewan Pers melalui Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Provinsi Kalbar, sesaat lalu.
Gubernur yang karib disapa Bang Midji ini mengharapkan, melalui Uji Kompetensi Wartawan, para wartawan yang bertugas di Kalbar semakin profesional dan dapat terbentuk sebagai wartawan yang berintegritas baik. “Sehingga berita yang dimuat bisa adil dan objektif,” katanya.
Bang Midji mengaku, saat ini dirinya susah membedakan wartawan dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM). Sebab, menurutnya tidak sedikit oknum LSM yang mengaku-ngaku sebagai wartawan.
“Saya terkadang susah membedakan mana wartawan asli dan mana LSM. Hal seperti ini merusak citra wartawan,” sebut mantan Wali Kota Pontianak itu.
Melalui UKW ini, Bang Midji berharap, wartawan di Kalbar semakin berkompeten. “Sehingga masyarakat disajikan berita-berita yang sehat dan menambah wawasan juga pemahaman seseorang,” katanya.
Gubernur Sutarmidji berpendapat, berita adalah edukasi untuk pembaca. Berita yang baik adalah berita yang dapat mengedukasi masyarakat. Olehkarena itu, ia mengharapkan, berita yang dihasilkan tidak sekadar sensasi.
“Ada berita yang isinya tidak sesuai judul. Ke depan, saya harap membuat berita itu judul dan isinya nyambung. Jangan tidak nyambung. Karena judul itu mencerminkan isi berita,” pesannya.
Gubernur Sutarmidji menerangkan, dalam tata kelola pemerintahan, profesi wartawan sangat penting, untuk menuntun tata kelola yang baik. “Yang efektif mengawasi pemerintah itu media. Tapi ingat, sumber dan data harus lengkap,” demikian Sutarmidji. (dis)
Discussion about this post