Image
Image
Image
Image
Kapuas Hulu

Sis dan Wahyu Panggil Pimpinan Perusahaan Sawit, Rapat Digelar Tertutup

Bupati Kapuas Hulu Fransiskus Diaan dan Wakilnya Wahyudi Hidayat memimpin rapat dengan pimpinan perusahaan-perusahaan sawit, Selasa (08/06/2021). Foto: Humpro Kapuas Hulu

– Bupati Kapuas Hulu Fransiskus Diaan dan Wakilnya Wahyudi Hidayat memanggil seluruh pimpinan perusahaan perkebunan sawit yang beroperasi di Bumi Uncak Kapuas, Selasa (08/06/2021). Pertemuan di ruang rapat Bupati yang turut dihadiri Kepala Dinas Pertanian dan Pangan Kapuas Hulu Abdurrasyid itu berlangsung secara tertutup.

Ditemui usai pertemuan dengan pimpinan perusahaan sawit, Bupati mengatakan dirinya telah melakukan evaluasi.

“Tadi kita evaluasi berkaitan dengan keberadaan serta kontribusinya untuk daerah dan masyarakat seperti apa,” katanya kepada sejumlah wartawan.

Menurut Bupati karib disapa Sis ini, dirinya menekan beberapa hal kepada perusahaan-perusahaan sawit yang berada di wilayah kepemimpinannya. Yakni agar memperhatikan masyarakat di sekitar operasi perusahaan.

“Baik itu persoalan plasma, tenaga kerja serta CSR-nya seperti apa sudah kita tekankan tadi kepada mereka dalam rapat,” jelasnya.

Bupati juga menegaskan berkaitan dengan persoalan dan permasalahan sosial perkebunan dengan masyarakat.

“Saya mendukung perkebunan yang sudah masuk (masa Bupati sebelum-sebelumnya, red). Sekarang saya hanya mengawasi mereka,” tegasnya.

Berkaitan dengan CSR perusahaan sawit ini, Sis memberi atensi kepada perusahaan perkebunan sawit itu untuk diperhatikan betul. Terutama, yang berkaitan dengan kebutuhan dasar masyarakat. Seperti jalan, air bersih serta pendidikan anak-anak, dalam hal ini bentuk beasiswa untuk anak-anak yang tidak mampu.

“Hal-hal itu lah kita tekankan tadi saat rapat,” ujarnya.

Selain itu, Sis juga membenarkan bahwa ada sejumlah perusahaan sawit telah dicabut izinnya yang dilakukan oleh roda pemerintahan sebelumnya.

“Saat ini yang masih aktif ada 17 perusahaan sawit,” ungkap Sis.

Sis mengingatkan, berkaitan dengan persoalan konflik sosial antara perusahaan dengan masyarakat untuk di konsultasikan dengan pemerintahannya. Jangan tiba-tiba sudah di Aparat Penegak Hukum (APH).

“Konsultasi dengan kita, kita siap memfasilitasi. Sehingga permasalahan tidak sampai berkaitan dengan hukum,” pungkas Sis. (rin)

Image Image
Image Image
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

To Top