Image
Image
Image
Image
Kapuas Hulu

Pidanakan Kecurangan SPBU Kedamin, NCW Kalbar Minta Periksa BUMD Lainnya

Ketua Korwil Nusantara Coruption Watch (NCW) Kalbar, Nelson Tambunan

– Ketegasan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu membongkar kecurangan tera SPBU Kedamin yang dikelola BUMD-nya sendiri mendapat apresiasi banyak pihak. Momen ini diharapkan menjadi pembuka pintu untuk memeriksa seluruh BUMD Kapuas Hulu.

Ketua Korwil Nusantara Coruption Watch (NCW) Kalbar Nelson Tambunan memberi apresiasi tinggi kepada Pemkab Kapuas Hulu yang menutup SPBU Kedamin. Kendati SPBU tersebut dikelola PT Uncak Kapuas Mandiri (UKM) yang merupakan BUMD Kapuas Hulu.

“Ini membuktikan Bupati begitu peduli dengan masyarakat, sehingga keluhan itu langsung ditindak lanjuti,” katanya, Jumat (11/06/2021).

Menurut Nelson, Bupati pastinya sudah mendengar tentang kelangkaan BBM premium dan solar di SPBU tersebut.

Image

“Di situ (SPBU Kedamin, red) seolah-olah SPBU tersebut sudah berubah fungsi menjadi SPBU Pertalite dan Solar Dexilite,” ujar Nelson yang juga masyarakat Kedamin ini.

Nelson membeberkan ketika masyarakat ingin beli bensin dan solar di SPBU itu selalu kosong.

“Kita pun pernah mempertanyakan keberadaan solar dan bensin tersebut,” ucapnya.

Image

Lebih fatal lagi, kata dia, persoalan di SPBU milik PT UKM ini mengenai takaran. Menurutnya, itu jelas penipuan. Sudah seharusnya dilaporkan sebagai perbuatan pidana.

“Jelas telah merugikan masyarakat Kapuas Hulu pada umumnya dan telah merugikan konsumen lainnya dengan tujuan memperkaya diri sendiri dan kelompok,” lugasnya.

Anehnya, lanjut Nelson, setiap laporan pendapatan, hampir seluruh BUMD Kapuas Hulu mengalami kerugian, termasuk SPBU. Kecuali pemasukan PDAM.

“Seperti yang kami dengar waktu melakukan investigasi tentang dugaan penyalahgunaan penyaluran premium dan solar di kantor PT UKM,” bebernya lagi.

Dikatakan dia, sebenarnya persoalan seluruh BUMD hampir sama. Cuma sangat fatal adalah SPBU yang dikelola PT UKM.

“Apa yang dilakukan PT UKM tersebut jelas perbuatan melawan hukum dan harus dibuat efek jera yakni melalui proses pidana,” demikian Nelson. (rin)

Image Image Image
Image Image
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

To Top