– Kedatangan Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo di Kalimantan Barat diharapkan membawa angin segar peningkatan pelayanan dan kinerja jajaran kepolisian di provinsi ini, Rabu (08/09/2021).
Pengamat sekaligus Praktisi Hukum Kalbar, Herman Hofi Munawar mengatakan kedatangan Kapolri diharapkan menjadi memomentum khusus untuk mengecek kinerja Polri di Kalimantan Barat.
“Sebagai warga Kalbar mengucapkan terima kasih atas kunjungan Kapolri di Kalimantan Barat. Tentu saja diharapkan momentum ini akan menjadi monumen baru bagi penegakan hukum,” harapnya kepada Jurnalis.co.id ketika diminta tanggapannya atas kedatangan Kapolri, Rabu (08/09/2021).
Menurut Herman Hofi, kedatangan Kapolri di Kalbar ini diharapkan mampu melakukan evaluasi secara menyeluruh dan komprehensif atas kinerja jajaran Polri di Kalbar, terutama terkait penegakan hukum.
“Polri merupakan bagian terdepan dalam penegakan hukum. Oleh sebab itu, seluruh personil Polri harus dibekali dengan berbagai kemampuan dalam penegakan hukum dan kemampuan komunikasi yang baik dengan maayrakat,” katanya.
Secara umum, kata dia, kinerja Polri di Kalbar relatif baik. Namun dalam berbagai hal masih perlu secara terus menerus peningkatan integritas, kompetensi Polri dalam penegakan hukum.
“Beberapa kasus di Kalbar terkesan lamban dan tidak jelas penyelesai hukumnya,” bebernya.
“Hal-hal seperti ini dapat mengurangi rasa kepercayaan masyarakat pada penegak hukum, khususnya terhadap kepolisian,” sambung Herman Hofi.
Ada beberapa proses penegakan hukum dinilainya lamban penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan jajaran kepolisian di Kalbar.
“Adapun contoh kasus-kasus yang lamban ditangani kepolisian di Kalbar yaitu seperti korupsi, persoalan PETI dan pengrusakan ekosistem harus juga masuk dalam extra ordinary crime,” paparnya.
“Termasuk mafia tanah harus lebih kencang, saya melihat belum ada tanda-tanda yang optimal dengan penegakan hukum dalam kasus mafia tanah,” timpal Herman Hofi.
Diharapkan, kehadiran Kapolri ini merupakan babak baru dalam penegakan hukum secara terbuka dan transparan di Kalimantan Barat.
“Hal lain yang perlu adalah membuka akses masyarakat untuk menyampaikan hal-hal yang terkait dengan penegakan hukum,” pungkas Herman Hofi. (rin)
Discussion about this post