– Pelaksana Harian Bupati Sintang, Yosepha Hasnah, menanggapi adanya informasi puluhan siswa SMP Negeri 4 Ketungau Hulu, Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat, yang terpaksa mengikuti pelaksanaan Asesmen Nasional Berbasis Komputer (ANBK) di Bukit Empaung, Perbatasan Indonesia dengan Negara Malaysia.
“Program pemerataan kualitas pendidikan atau ANBK dari Kemendikbud-Ristek harusnya kebijakan tersebut tidak diberlakukan sama di setiap daerah,” kata Yosepha.
“Memang serba salah. Kita menyadari bahwa daerah kita baru sebagian yang punya jaringan internet dan sebagian besar juga belum ada listrik di siang hari. Masalahnya ada program pemerataan kualitas pendidikan atau ANBK dari Kemendikbud yang wajib menggunakan jaringan internet, listrik dan komputer,” terangnya.
Sayangnya, ia menyebut, program ANBK tersebut tidak dikonfirmasi terlebih dahulu ke pemerintah daerah. Dimana pengukuran tingkat kualitas pendidikan harus melihat ketersediaan infrastruktur.
“Mestinya kebijakan ini tidak diberlakukan sama di setiap daerah. Artinya pengukuran tingkat kualitas pendidikan juga harus melihat ketersediaan infrastruktur terkait jaringan internet, listrik dan laptop atau komputer di satuan pendidikan,” bebernya.
Pemkab Sintang, lanjut Yosepha, sudah menyampaikan kondisi infrastruktur kepada Kemendikbud melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalbar. Namun apa mau dikata kebijakan sudah terlanjur digulirkan. Akhirnya pasti banyak masalah yang dialami oleh sekolah-sekolah di Pedalaman, yang notabene tidak ada listrik dan internet.
“Sebenarnya Kabupaten Sintang ada mendapatkan bantuan berupa BTS jaringan internet tahun 2021. Bakti Kominfo ada membangun tower internet untuk wilayah Ketungau Tengah ada 14 unit dan Ketungau Hulu ada 5 BTS. Bahkan rencananya Kementerian Kominfo akan membangun BTS untuk semua desa di daerah perbatasan dan akan selesai tahun 2024,” tambah Yosepha. (Rilis/Red)
Discussion about this post