JURNALIS.co.id – Aksi demontrasi nyaris ricuh saat ratusan mahasiswa yang tergabung dalam ‘Aliansi Mahasiswa Bumi Khatulistiwa Memanggil’ geruduk DPRD Kalbar, Senin (11/04/2022).
Awalnya sempat terjadi aksi dorong-dorongan pagar antara mahasiswa dan aparat kepolisian di gerbang gedung DPRD Kalbar. Dorong-dorongan terjadi karena pagar ditutup, sementara massa desak ingin masuk ke DPRD Kalbar.
Mahasiswa akhirnya iizinkan masuk. Di depan perwakilan anggota DPRD Kalbar mereka berorasi menyampaikan tuntutan.
Korlap Aksi, Deby Junardi mengatakan aksi mereka didasari atas keresahan masyarakat yang terpampang di seantero nusantara.
“Aksi ini juga merupakan sebuah multikrisis yang terjadi pada hari ini memaksa kita semua sebagai mahasiswa, pelajar, pemuda, dan seluruh elemen masyarakat khususnya Kalimantan Barat bergerak demi terciptanya solusi dari pemerintah,” kata Deby.
Beberapa rentetan problematik yang terjadi di tanah air di antaranya wacana pertambahan masa jabatan Presiden tiga periode, krisis pangan, hingga krisis ekologi yang ada di Kalimantan Barat. Kemudian problematik yang masih dialami Papua terkait kegiatan Operasi Militer dari TNI berdampak pada terjadinya Pelanggaran HAM dari masa lalu sampai dengan hari ini.
“Dengan adanya aksi tuntutan ini adalah sebuah perjuangan atas bentuk ketidak keberpihakan segelintir elit penguasa pada masyarakat yang hari ini merasakan ketidakaman dan ketidak nyamanan. Pada akhirnya hari ini dengan membawa keresahan yang sama kami bergerak dan melakukan aksi unjuk rasa ini sebagai bentuk kepedulian kami akan persoalan bangsa hari ini,” ujar Deby.
Maka atas dasar problem yang ada, Aliansi Bumi Khatulistiwa Memanggil menyampaikan 6 tuntutan, yaitu:
- Menolak wacana pertambahan masa jabatan presiden tiga periode
- Menuntut keberpihakan pemerintah terhadap stabilitas harga dan ketersediaan bahan pokok untuk masyarkat
- Menuntut pemerintah Kalimantan Barat untuk meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia dan Indeks Pembangunan Pemuda di Provinsi Kalimantan Barat
- Menuntut pemerintah Kalimantan Barat untuk segera menyelesaikan segala problem krisis ekologi di Kalimantan Barat
- Hentikan tindakan represifitas aparat kepada massa aksi
- Tuntaskan pelanggaran HAM dan hentikan Operasi Militer di tanah Papua serta mengecam segala tindakan diskriminasi terhadap orang-orang Papua.
Diakhir aksinya para mahasiswa ini sempat membakar ban di tengah jalan tepat di depan kantor DPRD Kalbar. Kepolisian yang berupaya memadamkannya dihalang-halangi mahasiswa. Akhirnya kepolisian berhasil memadamkan api dan membubarkan massa. (atoy)
Discussion about this post