JURNALIS.co.id – Berdasarkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) pada tahun 2021 periode Maret, jumlah masyarakat miskin di Kabupaten turun 15 ribu dalam tempo tiga bulan.
Kabid Pemberdayaan Sosial dan Fakir Miskin Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (Dinsos-P3AKB) Kabupaten Sanggau, Valentinus Sudarto mengatakan DTKS berkurang dari 195.092 menjadi 180-an ribu.
“Pemuktahiran data kami lakukan dari tingkat RT, dusun, desa hingga kabupaten. Dan kami sudah mendukung proses pemuktahiran ini melalui aplikasi SIKS-NG. Pihak desa kami sudah minta melakukannya secara online,” terangnya saat ditemui di ruang kerjanya, Selasa (19/04/2022).
Tidak seperti data tahun 2021 di bulan Mei, kemiskinan Kabupaten Sanggau sedikit melonjak pada tahun 2020. Dari 121.425 jiwa menjadi 195.092 jiwa.
“Ini juga berimbas dari banyaknya bantuan yang diberikan pemerintah ke daerah,” katanya.
Pria karib disapa Valen ini menjelaskan pihaknya terus melakukan verifikasi dan validasi (Verval) DTKS. Pemuktahiran DTSK ini dilakukan agar pendistribusian program bantuan sosial pemerintah tepat sasaran.
“Kami melakukan verifikasi dan validasi data kemiskinan setiap bulan. Karena memang pemuktahiran data ini merupakan kewajiban pemerintah daerah. Tahapannya kami lakukan berdasarkan Permensos Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial,” bebernya.
Valen menuturkan pemuktahiran data merupakan kewajiban daerah dan harus dilakukan karena menjadi dasar acuan penyelenggaraan kesejahteraan sosial. Seperti PKH, BPNT dan BST yang dikelola langsung Kemensos.
Pemuktahiran data ini paling penting, karena tidak hanya berimbas pada satu sektor, tapi berimbas pada seluruh jenis bantuan yang diberikan pemerintah.
“Berkaitan dengan penghapusan atau ketidaklayakan terkait penerima bantuan sosial. Dan hingga April 2022 saja, ada 1.927 yang kami cut off sebagai penerima bantuan sosial berdasarkan usulan pemerintah desa dan kelurahan,” ujarnya.
Valen mengaku memahami apa yang telah disampaikan Wakil Ketua DPRD Sanggau Acam yang menyebut penyaluran bantuan sosial belum sepenuhnya tepat sasaran. Karena sebagai wakil rakyat, Acam harus menyerap aspirasi masyarakat.
“Ke depan kami akan terus mengintensifkan terkait pemuktahiran data dan pengusulan bantuan sosial. Sehingga harapan masyarakat, yang layak mendapat bantuan tapi belum tercover, bisa mendapat bantuan,” ucapnya.
Dia menambahkan, selalu melakukan koordinasi dan komunikasi dengan pihak desa terkait bantuan pemerintah. Untuk mendapatkan informasi apakah masih ada masyarakat yang memang berhak tidak mendapat bantuan.
“Jadi silakan diusulkan, karena pengesahannya dilakukan setiap bulan,” tuntas Valen. (JR)
Discussion about this post