JURNALIS.co.id – Ketua Komisi IV DPRD Kalimantan Barat Subhan Nur mengungkapkan BPH Migas terkejut saat mengetahui di Kalbar terjadi kelangkaan Bahan Bakar Minyak (BBM) subsidi jenis solar. Sebelumnya Komisi IV DPRD Kalbar memang melakukan kunjungan ke BPH Migas pada Jumat (22/04/2022).
“Saat kami sampaikan, mereka (BPH Migas) terkejut dan miris mendengar fakta kelangkaan energi di Kalbar,” kata Subhan kepada wartawan, Senin (25/04/2022).
Berdasarkan penjelasan BPH Migas, kuota BBM subsidi di Kalbar mencukupi dan sesuai yang diajukan ke Pertamina. Kuota penyalurannya dibagi dua yakni 90 persen didistribusikan oleh Pertamina Kalbar dan 10 persen AKR atau pihak swasta.
“Itu artinya penyaluran BBM subsidi dan kuotanya sudah sesuai. Tapi kenapa langka dan susah diperoleh masyarakat,” katanya.
Dengan kondisi itu, politisi Partai Nasdem ini menilai Pertamina telah gagal mendistribusikan BBM Subsidi di Kalbar.
“Hasil investigasi kita, dari Pantai Utara sampai Pontianak puluhan truk harus antre di SPBU sejak malam hingga subuh. Tak hanya itu, banyak nelayan yang juga tidak mendapatkan BBM Subsidi seperti di Selakau,” ungkapnya.
Subhan melihat kondisi ini bukan baru ini terjadi namun sudah sering kali bahkan sejak dari dulu. Namun mirisnya, tidak ada solusi yang diberikan Pertamina.
Dalam pertemuan tersebut, BPH Migas juga menjelaskan bahwa persoalan memang kerap terjadi ketika kuota dan distribusi BBM subsidi disalurkan sukup namun dimanfaatkan oleh oknum tertentu. Contohnya jatah solar subsidi untuk SPBU mencukupi, tetapi sebagian justru sudah beralih tangan.
“Ini salah satu modus di daerah. Makanya masyarakat yang berhak menerima akhirnya tidak dapat,” tuturnya.
Ia menilai, pengawasan di SPBU-SPBU masih lemah. Belum lagi adanya oknum-oknum bermain dengan menjualnya menjadi non subsidi. Ditambah lagi disparitas harga BBM subsidi dan non subsidi juga sering menjadi penyebab langkanya.
“Pengawasan tidak ketat, maka krisis energi BBM subsidi bakalan terjadi,” pungkas Subhan. (lov)
Discussion about this post