JURNALIS.co.id – Satuan Kerja Pelaksanaan Permukiman Wilayah l Provinsi Kalimantan Barat bersama Universitas Tanjung Pura Pontianak mengadakan Pelatihan Vokasi pemanfaatan dan pemeliharaan struktur kawasan Kota Pontianak NSUP kegiatan program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU).
Roadmap penanganan kawasan kumuh di Kota Pontianak telah cukup banyak dilakukan, pada tahun 2016 – 2019 dari luas kumuh 70,51 hektare (Ha) menyisakan 3,48 Ha. Kemudian di tahun 2020 – 2022 dari luas kumuh 150,16 Ha masih masih menyisakan 94,70 Ha atau 56,46 Ha sudah dapat dikurangi di akhir tahun 2021.
Wali Kota Pontianak, Edi Rusdi Kamtono mengatakan, keberhasilan penangan kawasan kumuh ini dari hasil kontribusi berbagai pihak dan sumber dana di antaranya, program pusat melalui balai PPW Kalbar, Program KOTAKU baik skala kawasan maupun skala lingkungan, SR-PDAM untuk MBR, Sanimas dan CSR PT SMF (persero). Serta program Pemkot Pontianak seperti perbaikan jalan, drainase lingkungan, rehab rumah tidak layak huni, bantuan perbaikan WC dan Bank Sampah.
“Sebagai contoh kolaborasi penanganan kawasan kumuh yang dianggap berhasil dan banyak kolaborator yang banyak terlibat adalah di kawasan Parit Nanas dan memang dapat kita rasakan dari kawasan kumuh menjadi destinasi wisata air yang baru,” ujar Wali kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono, usai membuka kegiatan Pelatihan Vokasi pemanfaatan dan pemeliharaan struktur kawasan Kota Pontianak NSUP kegiatan program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) di Hotel Golden Tulip Pontianak. Senin (19/09/2022) Pagi.
Edi menambahkan, memang ada beberapa kawasan penurunan kualitas sarana dan prasarana pemukiman seperti jalan, drainase, perumahan, persampahan dan sanitasi sehingga menimbulkan kawasan kumuh yang baru.
“Kawasan di bantaran sungai dan parit, kawasan yang tidak terhubung dengan jalan utama atau sekunder, kawasan permukiman dengan kepemilikan lahan yang ilegal,” kata Edi.
Sementara itu, Kepala Balai Prasarana Permukiman Wilayah Kalimantan Barat, Deva Kurniawan Rahmadi mengutarakan, program yang diselenggarakan ini adalah mendukung penuntasan kawasan kumuh dan meningkatkan fasilitas di Kota Pontianak.
“Kita dari pemerintah pusat mencoba untuk mengurangi kekumuhan yang ada di Kota-kota termasuk Pontianak ini,” terangnya.
Adapun kegiatan yang sudah dilakukan balai PPW Kalbar di Kota Pontianak adalah pembangun jalan ingkungan, drainase, persampahan dan juga menangani permukiman di tepi sungai (waterproon) yang sebelumnya kumuh dan sekarang menjadi bagus dan rapi. (atoy)
Discussion about this post