JURNALIS.co.id – Fraksi-fraksi DPRD Kalimantan Barat membahas rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kalbar Tahun 2023, Rapat paripurna digelar di ruang Balairung Sari gedung DPRD Kalbar, Senin (03/10/2022).
Dalam Pandangan Umum Fraksi yang disampaikan dalam rapat tersebut, juru bicara Fraksi PKS-PPP, Mad Nawir menyambut baik pendapatan daerah yang ditargetkan Rp5,8 triliun atau meningkat dibandingkan tahun sebelumnya yang hanya Rp5,6 triliun.
“Kami menyambut baik optimis ini yang meliputi pos PAD Rp3. 029 triliun, pos transfer Rp2,763 triliun, dan pos pendapatan yang sah, Rp59 miliar,” kata Mad Nawir.
Khusus di sektor PAD kendaraan bermotor, PPP menyambut baik hal tersebut. Terlebih potensi tersebut sebenarnya masih bisa dimaksimalkan lagi. Hanya saja, perlu inovasi bagaiamana cara menarik pajak.
Selain itu, dia juga berharap agar peluang pajak berat dan wewenangnya sudah diserahkan ke Pemprov Kalbar dan segera ditindak lanjuti menjadi peraturan daerah (Perda) agar potensi tersebut dapat diwujudkan.
“Kami juga berharap agar ada terobosan dalam pemungutan pajak air permukaan yang saat ini belum efektif,” terangnya.
Sementara dari sisi belanja daerah, PKS-PPP juga menyambut baik langkah Pemprov Kalbar yang meningkatkan belanja modal dan menekan biaya operasional. PKS-PPP berharap, belanja modal tersebut dapat difokuskan untuk pembangunan infrastruktur jalan.
Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Kalbar, Syarif Amin Muhammad memastikan, delapan fraksi di DPRD menerima Raperda tentang RAPBD tahun 2023.
Menurut Amin fokus APBD Kalbar tahun 2023 difokuskan untuk infrastruktur jalan. Mengenai catatan fraksi terkait fokus pembangunan ke depan, kata dia merupakan saran yang baik untuk pembangunan. Namun, mesti dipahami mengingat keterbatasan anggaran Pemprov Kalbar.
“Ibarat kain sarung ditarik ke atas di bawah terbuka,” kata dia. (lov)
Discussion about this post