JURNALIS.co.id – Pemprov Kalbar terus berupaya membenahi pelayanan dasar masyarakat terutama sektor kesehatan. Salah satunya dengan membangun Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dr Soedarso yang menjadi lebih representatif hingga ditetapkan sebagai rujukan nasional.
Namun, di tengah upaya maksimal tersebut, ternyata masih terhambat dengan minimnya jumlah dokter spesialis dan subspesialis. Parahnya, kondisi tersebut justru disebabkan oleh organisasi perhimpunan dokter spesialis yang sulit mengeluarkan izin atau rekomendasi bagi dokter spesialis dan subspesialis untuk berpraktik di Kalbar.
Ketua Komisi V DPRD Kalbar, Heri Mustamin sangat menyayangkan kondisi tersebut, mengingat saat ini RSUD Soedarso telah menjadi rumah sakit rujukan nasional yang artinya pasien yang dilayani tidak hanya di lingkup Kalbar tapi juga dari luar Kalbar.
“Dengan status RSUD Soedarso saat ini tentunya perlu banyak dokter spesialis, tapi yang ada malah sekarang dokter spesialis yang mau masuk ke Kalbar dipersulit untuk mendapatkan rekomendasi praktik dari organisasi dokter spesialis di Kalbar,” katanya, Rabu (18/01/2023).
Heri mengungkapkan contoh kasus yang ia ketahui. Katanya ada dokter spesialis tulang dari luar Kalbar yang mengeluh kepadanya kesulitan untuk mendapat izin dari organisasi perhimpunan dokter spesialis agar bisa membuka praktek di Kalbar.
“Kejadiannya sekitar dua bulan lalu. Dokter spesialis tulang mengeluh ke saya, dia dipersulit mendapat rekomendasi dari organisasi dokter spesialis di Kalbar, akhirnya (dia) tidak jadi ke Kalbar,” kata dia.
Rumitnya pemberian izin dari organisasi dokter spesialis dinilai Heri memang disengaja. Heri bahkan mengklaim ada orang-orang di organisasi dokter spesialis yang tidak mau lahan bisnisnya di Kalbar terganggu dengan semakin banyaknya dokter spesialis.
“Ini ujung-ujungnya tentang bisnis, sengaja dibikin spesialis sedikit di Kalbar. Karena kalau banyak mereka khawatir pasien yang berobat ke mereka semakin sedikit. Ini sangat saya sesalkan,” tegasnya.
Peran pemerintah, dalam hal ini Gubernur Kalbar, Sutarmidji, dilanjutkan Heri sangat penting untuk mengatasi kondisi ini. Perlu ada regulasi yang dibuat dari pemerintah daerah dan berkoordinasi organisasi kedokteran di pusat supaya tidak ada lagi yang menghambat dokter spesialis masuk ke Kalbar.
“Kepada pemeritah kita berharap yang seperti ini harus diperhatikan. Percuma punya gedung rumah sakit yang megah tapi tenaga dokter spesialisnya tidak ada. Kalu memang perlu, hapus saja organisasi dokter spesialis kalo ternyata hanya menghambat,” pinta Heri. (lov)
Discussion about this post