JURNALIS.co.id – Staf Sub Bagian (Subbag) Umum dan Aparatur pada Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (Dinkes PP dan KB) Kabupaten Kapuas Hulu menghadiri undangan kegiatan Validasi Data dan Informasi Tenaga Kesehatan dalam Rangka Pemenuhan Tenaga Kesehatan, Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Tahun 2023.
Kegiatan yang diselenggarakan oleh Direktorat Jendral Tenaga Kesehatan, Kementerian Kesehatan Republik Indonesia berlangsung pada 21 – 24 Februari 2023 di Hotel Mercure Convention Center Ancol Jakarta.
Dalam kesempatan tersebut, peserta kegiatan mendengarkan arahan dan sambutan dari Dirjen Tenaga Kesehatan, Arianti Anaya terkait data kebutuhan tenaga kesehatan sebagai dasar rekomendasi kebijakan Dana Alokasi Umum (DAU), sekaligus membuka kegiatan Desk Tenaga Kesehatan.
“Yang mana data tenaga kesehatan tersebut berdasarkan perhitungan perencanaan kebutuhan berdasarkan beban kerja masing-masing kabupaten/kota,” terangnya.
Maka, lanjut Arianti, penting bagi pemerintah kabupaten/kota melakukan perhitungan kebutuhan Nakes guna meningkatkan kualitas pelayanan SDM kesehatan yang ada.
“Tenaga Kesehatan baik dari lingkungan pemerintah maupun swasta juga wajib terdata pada Aplikasi Sistem Informasi Sumber Daya Manusia Kesehatan, agar Nakes dapat terjaring dan memiliki kesempatan menjadi bagian dari ASN melalui PPPK yang mana rencananya akan dibuka kembali pada Tahun 2023 ini,” jelasnya.
Pada kesempatan Desk Validasi Tenaga Kesehatan ini, Kabupaten Kapuas Hulu juga diberikan kesempatan untuk mengajukan usulan kebutuhan. Tidak hanya pemenuhan melalui PPPK tetapi juga melalui Nusantara Sehat dan Pendayagunaan Dokter Spesialis. (opik)
Discussion about this post