JURNALIS.co.id – Bupati Ketapang diwakili Sekretaris Daerah (Sekda), Alexander Wilyo menghadiri kegiatan Rapat Koordinasi (Rakor) Evaluasi Kinerja Keuangan Pusat dan Daerah sekaligus Penyampaian Apresiasi Capaian Kinerja Keuangan Pusat dan Desa Semester II Tahun 2022, Rabu (15/03/2023) di Ballrom Hotel Borneo Emerald.
Sekda Ketapang, saat membacakan arahan Bupati mengatakan, kegiatan Rakor penting sebagai evaluasi kinerja untuk ke depan. Diakuinya keberhasilan yang di dapat dalam berbagai hal merupakan buah dari kerjasama yang baik antar semua pihak.
Seperti halnya keberhasilan penanggulangan Covid-19 di Ketapang. Diana selama hampir tiga tahun Ketapang dihantam pandemi Covid-19 hingga akhirnya bisa dikendalikan dengan cara kerjasama, kedisiplinan, sinergitaa dan gotong royong semua pihak. Melalui akselerasi program vaksinasi, akselerasi vaksin tambahan (booster) serta penerapan protokol Kesehatan.
Menurutnya, pengendalian pandemi Covid mendorong peningkatan mobilitas masyarakat yang masif serta memiliki dampak positif sosial dan perekonomian. Secara sosial, pergerakan mobilitas akan mampu merekatkan kembali dan mempertebal tali sosial.
“Sedangkan secara perekonomian, mobilitas masyarakat akan kembali menggeliatkan seluruh aktivitas perekonomian dalam berbagai sektor seperti perdagangan, jasa, pemenuhan kebutuhan pokok, rekreasi, dan aktivitas kantor-kantor,” kata Alex.
Sekda menyebutkan, juga ada keberhasilan dalam langkah-langkah kolaboratif kebijakan fiskal di Ketapang dalam mendukung percepatan pemulihan ekonomi.
Selama kurun waktu 2020 sampai saat ini, APBN dan APBD telah bekerja keras dalam empat hal. Di antaranya re-prioritas-isasi dan realokasi dukungan anggaran sangat besar untuk penguatan sarana, prasarana kesehatan, penanganan pasien, obat- obatan, pemberian insentif tenaga kesehatan, termasuk pengadaan vaksin.
Kemudian, memberikan tambahan bantalan sosial untuk melindungi masyarakat dari merosotnya daya beli akibat kehilangan pekerjaan dan terhentinya aktivitas ekonomi yang meluas, mendukung pemberdayaan pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) serta mendorong akselerasi literasi keuangan dan digitalisasi pembayaran.
Untuk itu, dia menilai bahwa APBN dan APBD merupakan instrumen kolaboratif yang bekerja sama-sama menghadapi tantangan ekonomi yang multidimensi. Sehingga diperlukan sinergi berbagai pihak, mulai dari pimpinan Instansi Vertikal, melalui pelaksanaan APBN sesuai tugas dan fungsinya.
Selanjutnya optimalisasi pelibatan penyedia barang/jasa UMKM, dan akselerasi digitalisasi pembayaran melalui Digipay dan Kartu Kredit Pemerintah.
Pimpinan Perangkat Daerah, melalui pengelolaan APBD atau APBN tugas pembantuan sesuai tugas dan fungsinya, serta pengelolaan dana transfer dari APBN, khususnya peran dalam akselerasi penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa.
“Para Camat, melalui peran pengelolaan APBD sesuai tugas dan fungsinya, serta pembinaan dan pengawasan penyaluran dana desa di wilayahnya. Para Kepala Desa, melalui peran dalam pengelolaan APBDes dan pemenuhan dokumen persyaratan penyaluran dana desa,” ungkapnya.
Dia mengaku, Pemda menyampaikan apresiasi kepada kepala KPPN dan pimpinan Instansi vertikal selaku Kuasa Pengguna Anggaran. Lantaran telah mengeksekusi anggaran di lingkungan unit masing-masing dengan sangat baik, yang telah berdampak positif dalam mendorong kemajuan perekonomian Ketapang.
Serta apresiasi setinggi-tingginya juga kepada Pimpinan OPD, Camat dan Kepala Desa yang telah memanfaatkan anggaran unit masing-masing dengan sangat baik. Sehingga hasil dan manfaatnya dapat dirasakan oleh masyarakat di Ketapang serta respon terhadap pengawalan realisasi atas penyaluran DAK Fisik Tahun Anggaran 2022.
“Saya minta kepada Pimpinan OPD penerima DAK Fisik, untuk segera berkoordinasi dengan BPKAD dalam rangka percepatan pelaksanaan DAK Fisik Tahun Anggaran 2023,” jelasnya.
Ia juga menyampaikan terimakasih kepada seluruh pihak yang telah mendukung serta berpartisipasi dalam turnamen futsal antar instansi piala Sekda yang menjadi salah satu cara dalam menjaga kekompakan dan kesolidan.
Diharapkan, sinergitas dan kerja sama seluruh insitusi dapat terus dijaga secara berkesinambungan dalam mendukung pencapaian target-target ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.
“Pesan saya agar kepala instansi vertikal, OPD, Camat dan Kades dapat menyiapkan UMKM corner, serta Camat dan Kades, khususnya dapat memprioritaskan batas-batas desa dan kecamatan paling lambat akhir tahun 2023,” ujarnya. (lim)
Discussion about this post