JURNALIS.co.id – Anggota DPRD Kalbar, Heri Mustamin berharap Pemprov Kalimantan Barat dapat bersinergi dengan legislatif dan tidak memunculkan konflik baru hanya karena persoalan pokok pikiran atau pokir. Menurut dia, Pokir anggota dewan tidak menghambat usaha Pemprov Kalbar menjalankan program Desa Mandiri.
“Pada dasarnya DPRD mendukung program Desa Mandiri yang dicanangkan Pemprov Kalbar,” kata Hery kepada wartawan, Jumat (14/04/2023).
Pokir anggota DPRD pada dasarnya sudah diatur dalam Permendagri Nomor 86 Tahun 2017.
“Pokir merupakan aspirasi yang diserap langsung anggota DPRD melalui reses. Lalu diaspirasikan ke masyarakat dalam bentuk program,” sebutnya.
Menurut Heri, hadirnya pokir, telah mendorong pemerataan pembangunan di Kalbar. Ia merasakan sendiri ketika menjadi Ketua rukun tetangga (RT) pada tahun 1997.
Kala itu, hampir seluruh jalan lingkungan di Pontianak rusak. Jembatan hanya dibangun dengan geretak mengunakan kayu, dan jalan masih tanah, becek saat hujan.
“Jangankan dilewati sepeda motor, sepeda ontel pun tak bisa dilewati,” terang wakil rakyat dari daerah pemilihan (Dapil) Kota Pontianak ini.
Sementara itu, aspirasi mengenai perbaikan jalan lingkungan, kerap disuarakan saat Musrenbang Kelurahan, di tingkat kecamatan, hingga kabupaten. Namun, belum tentu dalam 10 tahun aspirasi membangun jalan gang bisa terlaksana.
“Tapi dengan adanya pokir, banyak jalan gang yang sudah bisa dilewati. Bahkan, bukan hanya kendaraan roda dua saja. Bahkan roda empat,” sebutnya.
Kemudahan Pokir sendiri programnya sederhana. Anggarannya kecil, hanya Rp200 juta, dibanding proyek pemerintah yang puluhan miliar. Sistem dan mekanismenya pun pununjukkan langsung, sehingga mudah masyarakat menyampaikan aspirasi.
“Pemerintah juga bisa menyatukan programnya. Disatukan program untuk melaksanakannya,” terangnya.
Heri berharap agar tak ada stigma bahwa Pokir adalah proyek DPRD yang bisa diarahkan ke mana-mana. Sebab, Pokir sudah sangat sesuai dengan program pemerintah.
“Ini bentuk kerja sama dan kemitraan yang sejajar dengan pemerintah provinsi. Kalau pemprov getol merealisasikan desa mandiri dengan sebenar-benarnya, saya pikir tidak ada pertentangan,” terangnya.
Heri berharap pemerintah memanfaatkan bulan baik ini untuk tidak berprasangka. Sebab, kehadiran pokir sangat mendukung pembangunan. Bahkan bisa di survei dampak pokir bagi pembangunan.
“Selain jalan, saluran-saluran di pedesaan. Jalan menuju sektor produksi pertanian juga bagian dari pembangunan yang bisa dilakukan,” terangnya.
“Kita semua menyadari pokir sudah menyetuh pada kebutuhan yang diharapkan masyarakat desa karena dengan pokir pembangunan yang diharapkan masyarakat bisa terlaksana,” tambah Heri.
Ketua Komisi V DPRD Kalbar ini mengimbau semua pihak untuk bersinergi. Sebab, legislatif dan eksekutif adalah mitra sejajar pemerintah.
“Sebagai orang timur, berkata-katalah dengan bahasa yang baik, karena perkataan yang baik adalah ibadah. Kita jangan membangun konflik. Yang dibutuhkan Kalbar kita bersatu membangun Kalbar,” pungkas Heri. (lov)
Discussion about this post