Sekda Alex Hadiri Rakor Pengelolaan Keuangan Daerah se-Kalbar

Sekda Ketapang Alexander Wilyo (batik hitam) menghadiri Rakor Pengelolaan Keuangan Daerah se-Kalimantan Barat tahun 2023, Kamis (04/05/2023). Foto: Prokopim Pemkab Ketapang

JURNALIS.co.id – Sekretaris Daerah (Sekda) Ketapang Alexander Wilyo menghadiri Rapat Koordinasi Pengelolaan Keuangan Daerah se-Kalimantan Barat tahun 2023, Kamis (04/05/2023) di Qubu Resort, Kabupaten Kubu Raya.

Rakor dibuka secara resmi oleh Gubernur Kalbar, Sutarmidji. Turut hadir Bupati dan Wabup Kubu Raya serta seluruh Sekda, Kepala BPKAD, Kepala Bappeda dan Kepala Bapenda Kabupaten/Kota se-Kalbar.

Sebelum Rakor dilaksanakan, terlebih dahulu digelar rangkaian kegiatan. Di antaranya malam ramah-tamah yang dilaksanakan pada Rabu (03/05/2023) malam.

Sekda Ketapang, Alexander Wilyo menilai Rakor Pengelolaan Keuangan Daerah digelar guna melakukan penyamaan persepsi pengelolaan keuangan daerah yang efektif, akuntabel dan transparan sesuai ketentuan.

“Tentu kita sangat mendukung pelaksanaannya. Karena banyak hal yang bisa didiskusikan, baik soal dinamika maupun kendala dalam pengelolaan keuangan daerah, termasuk perubahan regulasi dan kebijakan pengelolaan keuangan,” kata Alex.

Terlebih, sambung Alex, narasumber dalam Rakor merupakan para pihak yang kompeten, seperti pejabat dari Direktorat Jendral Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri, Direktur Jendral Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan hingga BPK RI Perwakilan Kalbar.

Menurut dia, salah satu fokus dalam Rakor tersebut yakni mengenai pembiayaan untuk pelaksanaan Pilkada serentak tahun 2024 mendatang yang juga akan digelar di Ketapang.

“Selain masalah Pilkada, materi rakor juga terkait dengan mandatory spending dan kebijakan pusat ‘treasury deposit facility’ atau terkait penyaluran dana transfer secara non tunai, tidak lagi secara tunai,” paparnya.

Berkaitan dengan pembiayaan Pilkada, ia mengaku, Pemkab Ketapang secara bertahap sudah mulai menganggarkan dana cadangan untuk penyelenggaraan Pilkada 2024 mendatang pada APBD 2022, APBD 2023 dan RAPBD 2024.

“Kita mendukung secara penuh sesuai kebutuhan yang diajukan para pihak seperti KPU, Bawaslu, serta untuk pengamanan. Saat ini usulan kebutuhan masih diverifikasi oleh tim verifikasi Badan Kesbangpol bersama pengusul,” jelasnya. (lim)