JURNALIS.co.id – Kantor Pelayanan Pembendaharaan Negara (KPPN) Putussibau merilis kinerja APBN sampai dengan Mei 2023, Jumat (23/06/2023). Realisasi belanja APBN di Kabupaten Kapuas Hulu sampai dengan bulan Mei 2023 mencapai Rp674,81 miliar atau 38,61 persen dari pagu.
“Perbandingan realisasi Belanja Pemerintah Pusat (K/L) dan Belanja Transfer Ke Daerah hampir berimbang diangka 37 hingga 38 persen,” kata Sri Winarno Kepala KPPN Putussibau dalam kegiatan Rilis Kinerja APBN Periode Juni 2023 yang dilaksanakan secara daring kepada stakeholders KPPN Putussibau.
Winarno menyampaikan hingga dengan akhir Mei tahun 2023, total realisasi belanja APBN melalui KPPN Putussibau telah mencapai Rp674,81 miliar atau 38,61 persen dari pagu Rp1.747,62 miliar. Terdiri belanja pemerintah pusat Kementerian/Lembaga Rp95,57 miliar (37,82 persen dari pagu Rp252,75 miliar) dan realisasi transfer ke Daerah mencapai Rp579,23 miliar atau 38,75 persen dari pagu Rp1.494,87 miliar.
“Capaian Realisasi belanja K/L yang tertinggi adalah Belanja Barang yaitu sebesar 42,24 persen dimana periode bulan April lalu masih dikisaran 31,44 persen,, kemudian belanja pegawai sebesar 39,47 persen dan belanja modal masih sangat rendah baru diserap 8,26 persen,” ujarnya.
Winarno menyampaikan terdapat 4 satker (13,79 persen) yang realisasi Belanja Barangnya sudah di atas target Triwulan II yaitu 50%. Namun demikian masih terdapat 25 satker (86,21 persen) realisasinya masih di bawah 50 persen. Untuk belanja pegawai, baru 1 satker yang realisasinya di atas target Triwulan II 2023 yaitu 50 persen. Sedangkan 16 satker (94,44 persen) realisasinya masih di bawah 50 persen.
Terkait belanja modal, 3 satker yang bulan sebelumnya belum realisasi saat ini sudah merealisasikan Belanja Modalnya. Sehingga tersisa 1 satker yang belum merealisasikan belanja modalnya.
“Penyaluran dana Transfer Ke Daerah di Kabupaten Kapuas Hulu oleh KPPN Putussibau sampai dengan akhir Mei 2023 meliputi Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Khusus Fisik, Dana Alokasi Khusus Non Fisik dan Dana Desa, yang totalnya telah mencapai mencapai Rp579,23 miliar atau 38,75 persen dari total pagu TKD sebesar Rp1.494,84 miliar,” ungkapnya.
Lanjut Winarno, realisasi penyaluran DAU bulan Januari hingga Juni 2023 sebesar Rp394,43 miliar (42,67 persen) dari pagu Rp924,27 miliar. Realisasi DBH sebesar Rp25,17 miliar (33,46 persen) dari pagu Rp75,23 miliar yang terdiri dari DBH Pajak dan DBH SDA. Realisasi DAK Non Fisik sebesar Rp62,65 miliar (37,94 persen) dari pagu Rp165,14 miliar dan Dana Desa sudah terealisasi sebesar Rp93,72 miliar (38,75 persen) dari pagu Rp241,91 miliar yang disalurkan untuk 269 desa atau 96,76 persen dari 278 desa di Kapuas Hulu.
Pada bulan Mei 2023 telah disalurkan DAK Fisik tahun 2023 untuk Bidang Air Minum dan Bidang Sanitasi dengan nilai penyaluran sebesar Rp3,24 miliar (3,67 persen) dari pagu Rp88,30 miliar.
Winarno juga menyampaikan imbauan kepada Satker Kementerian/Lembaga agar mengoptimalkan implementasi digitalisasi/modernisasi sistem pembayaran non tunai (budaya cashless) melalui Aplikasi Digipay, Kartu Kredit Pemerintah (KKP), dan Cash Management System (CMS), serta menyusul KKP Domestik melalui QRIS.
“Dari hasil monev sampai dengan akhir Mei 2023 terlihat progres implementasi transaksi non tunai satker-satker masih tergolong minim. Pengguna aktif KKP saat ini baru 4 satker total transaksinya sebesar Rp88,19 juta dan penggunaan CMS satker saat ini telah mencapai 58,63 persen,” jelasnya.
Lanjutnya, untuk kinerja APBD Kapuas Hulu dari data BKAD sampai bulan Mei 2023 dari sisi realisasi pendapatan telah mencapai 31,55 persen. Turun dibandingkan periode yang sama tahun lalu sebesar 33,00 persen. Realisasi belanja daerah sebesar Rp374,84 milyar atau 22,88 persen juga turun tipis dibandingkan periode yang sama tahun 2022 lalu sebesar 25,23 persen.
Apabila dibandingkan dengan realisasi belanja APBN melalui KPPN Putussibau yang sebesar 38,61% realisasi belanja daerah APBD terlihat sedikit lebih rendah. Sehingga masih diperlukan akselerasi dalam pelaksanaannya.
“Komponen Belanja Operasi terealisir 29,10% yang didominasi belanja pegawai realisasinya sebesar 37,96 persen, disusul belanja barang dan jasa 20,05 persen dan belanja hibah sebesar 15,49 persen. Belanja Bansos masih belum ada realisasi dari pagu yang dianggarkan sebesar Rp5,8 miliar,” bebernya.
Berdasarkan besaran target pendapatan APBD sebesar Rp69,9 miliar, terlihat Rasio PAD 2023 sebesar 4,28 persen masih lebih rendah dibandingkan periode 2022 sebesar 4,38 persen. Besaran rasio tersebut masih menunjukkan tingkat kemandirian fiskal tergolong rendah. Peningkatan perekonomian atau pertumbuhan ekonomi yang diharapkan semakin baik di Kabupaten Kapuas Hulu agar supaya dapat berkontribusi mendongkrak PAD.
Realisasi PAD per 31 Mei 2023 yang telah mencapai 38,06 persen dari target Rp69,9 miliar, didominasi oleh penerimaan Hasil dari Kekayaan Daerah yang Dipisahkan sebesar Rp17,24 miliar atau 123,14 persen melampaui target Rp14 miliar. Selanjutnya Pajak Daerah sebesar Rp6 miliar diikuti penerimaan Retribusi Daerah sebesar Rp2,26 miliar dan terakhir lain-lain PAD yang sah sebesar Rp1,11 miliar.
“Selain penyampaian paparan rilis APBN, dalam kesempatan tersebut juga disampaikan sosialisasi penguatan integritas melalui pemutaran video pendek mengenai pesan integritas, anti korupsi dan gratifikasi,” ucapnya
Sambungnya, bahwa KPPN Putussibau yang telah mendapatkan predikat WBK dan WBBM seluruh elemennya senantiasa menjaga integritas dalam memberikan layanan gratis tanpa biaya. KPPN Putussibau juga turut mewujudkan budaya antikorupsi di instansi vertikal Kementerian Keuangan serta menularkan virus zona integritas kepada seluruh stakeholder. Disampaikan pula apresiasi dan harapan masukan serta dukungan untuk peningkatan layanan KPPN Putussibau di masa mendatang.
Kegiatan yang diselenggarakan rutin setiap bulan tersebut dihadiri para Kuasa Pengguna Anggaran satker mitra kerja KPPN Putussibau, perwakilan SKPD Pemda Kapuas Hulu diantaranya BKAD, Bappeda, Dinas Kominfo, Dinas Koperasi, UKM, dan Perdagangan dan akademisi serta beberapa wartawan dari perwakilan media. (opik)
Discussion about this post