JURNALIS.co.id – Gubernur Kalimantan Barat, H Sutarmidji SH MHum, bertindak sebagai Inspektur Upacara (Irup) Peringatan Detik-Detik Proklamasi Hari Kemerdekaan ke-78 Republik Indonesia, di kantor Gubernur Kalbar, pada Kamis (17/8/2023).
Upacara yang berlangsung khidmat di Halaman Kantor Gubernur Kalimantan Barat tersebut dihadiri Wakil Gubernur Kalimantan Barat, Drs H Ria Norsan MM MH, Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Barat, dr Harisson MKes, Jajaran Forkopimda Provinsi Kalimantan Barat, Konsul Malaysia, para Pejabat TNI/Polri, Kepala Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat, Ketua TP PKK Prov Kalbar, Ketua Dharma Wanita Prov Kalbar, Legiun Veteran Republik Indonesia (LVRI), serta para tokoh Kalimantan Barat.
Sebanyak 28 orang putra dan putri terbaik dari seluruh Kabupaten/Kota di Kalimantan Barat, menjadi Pasukan Pengibar Bendera (Paskibra) dengan didampingi Pasukan 45, yang terdiri dari prajurit TNI-POLRI, yang dipimpin Komandan Upacara, Letkol Penerbang Kamto Adi Saputra ST MMS.
Bertugas membawa baki Bendera Merah Putih yakni Selvia Febriani, yang berasal Kota Pontianak. Untuk yang mengibarkan Bendera Merah Putih adalah Hosea Liusa Tri Setiawan asal Kabupaten Sekadau, Michael Rick, asal Kota Singkawang dan Dede Arsuni Boni Laly asal Sekadau.
Acara dilanjutkan dengan mengheningkan cipta, Pembacaan Teks Pancasila oleh Inspektur Upacara, Pembacaan Teks Undang-Undang Dasar 1945 oleh Ketua DPRD Prov Kalbar, M Kebing L, dan ditutup dengan Pembacaan Doa oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Barat, Dr H Muhajirin Yanis MPd I.
Saat menjadi Inspektur Upacara, ada kejadian unik dimana Gubernur Sutarmidji meminta Wakilnya Ria Norsan untuk mendampingi di atas podium. Hal ini karena pada kesempatan kali ini, adalah kesempatan terakhirnya bersama Wakil Gubernur Ria Norsan untuk memimpin upacara sakral ini, karena pada tanggal 5 September 2023 nanti mereka berdua akan mengakhiri tugasnya sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat.
“Kami berharap siapapun yang menjadi PJ Gubernur dan Gubernur yang akan datang, sebetulnya tinggal meneruskan apa yang sudah kita capai, dilihat dari progres yang dinilai dari Pemerintah Pusat,” ungkapnya.
“Adapun progres yang sudah kami capai seperti Program Desa Mandiri, dimana Desa Sangat Tertinggal Sudah Tidak ada, Desa Tertinggal dari 928 Desa tinggal 16 Desa dan itu tuntaskan, Desa Mandiri yang dari Satu Desa kini menjadi 877 Desa dan buat lebih banyak lagi, Kemudian Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), Kalbar urutan kedua setelah Provinsi DKI Jakarta, Indeks Daya Saing Berkelanjutan, Kalbar nomor kedua setelah Provinsi Yogyakarta dan Kalbar mendapatkan MCP urutan ketiga dari KPK RI, dan banyak lagi, ada 76 penghargaan atau Apresiasi Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat selama lima tahun dan capaian tersebut harus ditingkatkan supaya Kalbar cepat maju,” lanjutnya.
Kemudian dari sisi anggaran, Gubernur Kalbar mengungkapkan ketika dirinya dan H Ria Norsan di awal menjabat Gubernur dan Wakil Gubernur, dihadapkan pada defisit anggaran yang cukup besar lebih dari 600 Miliar.
“Untuk diketahui, kami tidak meninggalkan defisit anggaran, bahkan SILPA kita kemaren 712 miliar itu artinya capaian over target bukan tidak bisa menyerap, sedangkan serapan kita terbaik nomor empat Se-Indonesia di tahun 2022 dan pendapatan serta belanja kita juga sama-sama nomor empat terbaik, termasuk juga perencanaan kita yang sangat bagus,” ujarnya.
Gubernur Kalimantan Barat kembali menegaskan, bahwa pada masa pemerintahannya tidak ada meninggalkan hutang yang membebani APBD dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.
“Jika DPRD dan PJ Gubernur nanti serius silahkan kalau memang itu bisa digunakan untuk Infrastruktur, silahkan digunakan di perubahan anggaran tidak usah dipersoalkan agar pembangunan kita berkesinambungan. Perubahan disana-sini silahkan, tapi jika sampai tidak berdasar itu akan membuat kita mundur kembali,” katanya.
Menanggapi soal penanganan Karhutla di Kalimantan Barat, mantan Wali Kota Pontianak dua periode ini menjelaskan, bahwa saat ini Kalbar juga dilanda kekeringan sehingga sumber air dan sungai-sungai di daerah banyak yang kering.
“Untuk penanganan Karhutla telah dilakukan penambahan Helikopter dari 2 buah menjadi 4 buah untuk water booming, selain itu dengan modifikasi cuaca, dan menggerakkan masyarakat untuk bersama-sama menjaganya. Penegakan hukum terhadap Karhutlah harus ditegakkan tidak bisa tidak. Helikopter untuk mengangkut water booming juga kesulitan sehingga Kapolda Kalbar, Pangdam XII Tanjungpura bersama BNPB akan membuat embung-embung dengan menggunakan terpal, dan tak tak mudah penanganannya karena luasnya wilayah lahan gambutnya mencapai 2,8 juta hektar. Selain itu kondisi lahannya banyak yang rusak, sehingga bila terbakar akan sulit dipadamkan, dibutuhkan sumber air yang cukup banyak dan ditambah hujan yang lebat,” jelasnya.
Selain kebakaran lahan dan hutan, Gubernur Kalbar juga meminta untuk konsisten menjaga ketersediaan pangan berupa beras, karena Kalbar bukan lumbung beras Indonesia, dan masih harus didatangkan dari luar Kalbar, sementara NPP pertanian hanya 96 dari standar yang ditetapkan Presiden RI sebesar 105.
“Produktivitas beras kita satu hektar itu hanya 3,2 ton dan hal itu harus kita tingkatkan dan tidak bisa lagi membuka lahan dengan cara membakar tapi dengan meningkatkan pasokan pupuk ke petani-petani di tiap-tiap daerah di Kalbar.
Menanggapi akhir masa jabatannya, khususnya dalam pencalonan kembali bersama Wakil Gubernur Kalbar Ria Norsan, Sutarmidji menjelaskan, masih akan melihat perkembangan kedepan, karena mereka berdua merupakan Calon Non Partai Politik.
“Sementara sinergitas selalu kita tingkatkan, dan Saya bersama Pak Wagub, selama lima tahun ini sudah menjalankan tugas dengan baik, dengan adanya peningkatan dari capai-capaian, kecuali peningkatan IPM yang sangat tergantung pada Pemerintahan Kabupaten/Kota, tapi untuk kebijakan yang 100 persen di kita semuanya sudah terlaksana. Siapapun PJ Gubernurnya, jalankan Pemerintahan sesuai aturan, jangan ada yang mengimprovisasi yang tidak jelas, kasihan masyarakat Kalbar, kemudian jaga kondusifitas. Selama lima tahun Kami berdua memimpin Kalbar kondusif, dan Saya berpesan dengan jajaran Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat, laksanakan tugas-tugas seperti yang sekarang, karena sekarang ini sudah bagus, kami menempatkan Pegawai itu sangat percaya pada hasil seleksi dan sudah sesuai aturan,” imbuhnya. ***
(Adpim/Ndi)
Discussion about this post