JURNALIS.co.id – Wakil Gubernur Kalimantan Barat, Drs H Ria Norsan MM MH, menghadiri acara Pelantikan Pengurus Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) Provinsi Kalimantan Barat Periode 2023-2028 bertempat di Hotel Mercure Pontianak, pada Jumat (18/8/2023).
Pelantikan kepengurusan yang baru tersebut ditandai dengan pengucapan sumpah janji atau ikrar dari Ketua Umum HKTI Jenderal TNI Purn DR Moledoko SIP kepada Ketua Pengurus Daerah HKTI Kalbar Edy Suyanto SE dan diikuti seluruh pengurus yang dilantik.
Pada acara tersebut, Wagub Ria Norsan menceritakan, bagaimana dirinya melindungi petani Kratom bersama BNN dengan memberikan penjelasan terkait manfaat dari tanaman Kratom itu sendiri yang kini merupakan salah satu produk unggulan Kalimantan Barat yang mampu dipasarkan hingga keluar negeri.
“Saya pernah bersama-sama petani Kratom ke Bandung dan berhadapan dengan BNN. Saya berikan alasan yang cukup bisa dipahami oleh mereka hingga pada saat itu Kratom tidak jadi dilarang untuk diekspor,” ungkapnya.
Ria Norsan menjelaskan, bahwa banyak petani Kalbar yang menggantungkan kehidupannya dari hasil pertanian, khususnya tanaman Kratom.
“Ini yang kita pikirkan, boleh Bapak (BNN) dengan catatan jelas medisnya bahwa ini dilarang, kedua, bapak harus memikirkan berapa banyak rakyat kami yang bergantung hidupnya dengan bertani Kratom ini,” kata Wagub Kalbar Ria Norsan.
Disaat yang sama, Ketua Umum HKTI Jenderal TNI Purn DR Moeldoko, mengajak pemerintah beserta stakeholder bekerjasama dalam meningkatkan kehidupan petani Indonesia.
Dengan itu ia berharap para pengurus HKTI yang baru bekerja 60 persen, dalam lima tahun kedepan bisa bekerja melampaui 90 persen.
Ia mengatakan, organisasi HKTI adalah wadah organisasi yang berfungsi sebagai penyambung lidah, antara para petani dan para stakeholder, sehingga keputusan yang diambil berimbang dan benar-benar bermanfaat bagi kesejahteraan para petani itu sendiri.
“Jangan sampai kita membiarkan petani hidup sendirian. Sebab petani perlu pendampingan atau jembatan. Karena petani di daerah sulit berkomunikasi dengan pemerintah. Untuk itu HKTI hadir menjadi jembatan. Kalau kita tidak membangun jaringan maka perlahan akan mati. Maka dari itu saya mengingatkan HKTI harus menjadi organisasi yang bisa berkomunikasi dengan berbagai stakeholder,” tambahnya.
Pria yang kini menjabat sebagai Kepala Staf Kepresidenan tersebut juga mengungkapkan bahwa perlu peta keseimbangan untuk menyesuaikan kebutuhan masyarakat.
“Jangan ragu untuk berkomunikasi dengan HKTI. Tolong gunakan organisasi HKTI ini sebaik-baiknya untuk kepentingan kesejahteraan masyarakat. Kami menyiapkan diri untuk mendampingi para petani, kami menyiapkan diri untuk keberlanjutan daerah masing-masing,” ujar Moeldoko.
Sementara itu, Ketua DPD HKTI Kalbar yang terpilih kedua kalinya, Edi Suyanto SE, meyakini bahwa dengan dukungan dari pengurus yang baru dapat menjalankan amanah dan tanggung jawab lebih baik dengan menjadi strategic partner pemerintah.
“Kami akan segera me-mapping produk unggulan yang memiliki ciri kekhasan daerah provinsi Kalimantan Barat seperti Kratom, Sengkubang, dengan tujuan akhir membantu kesejahteraan petani melalui program pelatihan petani agar menjadi petani yang modern, berkelanjutan dan berdaya saing,” timpal Edi.
Dalam rangkaian acara tersebut juga dilangsungkan diskusi panel antara Petani Kratom Se Kalbar bersama HKTI, kemudian diserahkannya buku perjalanan hidup seorang Panglima Tani Moeldoko atau seorang anak dusun yang jadi negarawan.
Turut hadir pada acara tersebut, jajaran Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kalbar, beberapa Kepala OPD di Lingkungan Pemprov Kalbar, struktur kepengurusan HKTI Kalbar, serta para petani kratom yang tergabung dalam kelompok tani Appuri yang ada di Kalbar. ***
(Rfa/Ndi)
Discussion about this post