JURNALIS.co.id – Pemkab Kubu Raya terus mendorong setiap desa untuk mengembangkan destinasi wisata yang dikelola masyarakat maupun Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).
“Kita terus berkomitmen mengembangkan sektor pariwisata desa termasuk ekonomi kreatif, karena Kubu Raya sangat strategis dan cukup berpeluang untuk membuat desa wisata yang menjadi khas daerah,” kata Sekretaris Daerah Kubu Raya Yusran Anizam saat menghadiri Bulan Inklusi Keuangan (BIK) tahun 2023 di Wisata Batu Belimbing Singkawang yang digelar OJK bekerjasama dengan Pemkot Singkawang, Sabtu (21/10/2023).
Yusran mengatakan Kubu Raya merupakan satu di antara pintu masuk ke Kalimantan Barat, sehingga sangat bangus untuk mengembangan wisata.
“Termasuk pengembangan sektor pariwisata ekonomi kreatif menjadi salah satu fokus Bupati Kubu Raya Muda Mahendrawan yang sering menyampaikan tekadnya membangun desa wisata, bahkan telah mencanangkan tagline atau frasa Kubu Raya sebagai daerah wisata,” terangnya.
Tak hanya itu, kata Yusran, di RPJMD Provinsi Kalbar menetapkan Kabupaten Kubu Raya sebagai daerah industri dan daerah wisata. Bahkan, Kecamatan Sungai Kakap telah ditetapkan sebagai kawasan wisata strategis.
“Pemerintah daerah melalui dinas terkait telah menginventarisasi sejumlah titik wisata di Sungai Kakap, bahkan Jeruju Besar berhasil menjadi Juara Harapan 4 Kategori Desa Wisata Rintisan ADWI 2023,” ungkap Yusran.
Sementara Kepala Eksekutif Pengawas Inovasi Teknologi Sektor Keuangan, Aset Keuangan Digital dan Aset Kripto sekaligus Anggota Dewan Komisioner OJK, Hasan Fawzi mengatakan untuk pelaksanaan Bulan Inklusi Keuangan (BIK) tahun 2023 ini telah berlangsung serangkaian kegiatan Road to BIK 2023 sejak bulan Mei sampai Oktober 2023.
“Dengan beragam programtematik, kegiatan dan kelompok sasaran prioritas, guna mendorong peningkatan dan pemerataan tingkat inklusi keuangan di berbagai lintas kelompok masyarakat baik di perkotaan maupun di pedesaan,” terangnya saat memberi sambutan.
Salah satu yang melatarbelakangi inisiasi pelaksanaan kegiatan tahunan BIK yakni hasil Survei Nasional Literasi & Inklusi Keuangan (SNLIK) Indonesia yang dilaksanakan OJK setiap tiga tahun sekali sejak tahun 2013.
“Berdasarkan hasil survei terakhir di tahun 2022, tercatat Indeks Literasi Keuangan Indonesia sebesar 49 persen dengan Indeks Inklusi Keuangan sebesar 85 persen Untuk provinsi Kalbar sendiri, memiliki Indeks Literasi Keuangan sebesar 51 persen dan Indeks Inklusi Keuangan sebesar 84 persen,” ujarnya.
Dengan semangat tema ‘Membangun dari Desa, Menata Kota’, pada tahun ini OJK mengimplementasikan Program Pengembangan Ekosistem Keuangan Inklusif (EKI) di Wilayah Pedesaan, salah satunya untuk pengembangan desa.
“Salah satu bentuk implementasinya yakni melalui Program Pengembangan EKI di Desa Wisata Batu Belimbing Kelurahan Nyarumkop, Singkawang Timur,” jelasnya.
“Dengan konsep pengembangan yang memadukan antara optimalisasi aspek Desa Wisata 3A (Atraksi, Aksesibilitas dan Amenitas) dengan Pengembangan Ekosistem Keuangan Inklusif, melalui kegiatan literasi keuangan, peningkatan softskill dan hardskill, inklusi keuangan, serta digitalisasi sistem pembayaran,” lanjut Hasan.
Dia berharap kegiatan BIK dapat dimanfaatkan seluas-luasnya bagi masyarakat khususnya di Singkawang dan juga kabupaten/kota se-Kalbar.
“Sehingga kegiatan-kegiatan literasi dan inklusi keuangan seperti ini dapat dilakukan juga di seluruh kabupaten/kota di Provinsi Kalbar yang pastinya akan memberikan manfaat yang besar bagi seluruh masyarakat Kalbar,” pungkas Hasan. (sym)
Discussion about this post