Bulog Putussibau Salurkan Beras Bantuan Presiden hingga November 2023

Bulog Putussibau salurkan beras bantuan Presiden untuk masyarakat Kabupaten Kapuas Hulu, Selasa (31/10/2023). Foto: Taufiq As/JURNALIS.co.id

JURNALIS.co.id – Beras bantuan Presiden Joko Widodo untuk Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di Kabupaten Kapuas Hulu disalurkan hingaa bulan November 2023. Masing-masing penerima manfaat akan mendapatkan beras sebanyak 10 Kilogram per bulan.

“Penyaluran bantuan beras dari Presiden dari Bulog Putussibau dilakukan hingga bulan November. Memang ada wacana dari bantuan ini akan tetap disalurkan hingga bulan Desember 2023, namun surat tertulis belum keluar,” kata kata Pimpinan Cabang Pembantu Bulog Putussibau, M Azwar Faud, Selasa (31/10/2023).

Azwar mengatakan saat ini beras yang mau disalurkan ada dua titik yakni di Kecamatan Batang Lupar dan Badau. Untuk penyaluran sendiri dilakukan oleh pihak ketiga yang ditunjuk langsung dari pusat, yakni PT JPLB.

Baca Juga :  Bulog Putussibau Siapkan 200 Ton Beras, Stok Aman Selama Ramadan dan Lebaran

Selama penyaluran beras ini, pihak ketiga juga ada kendala yang dihadapi. Misalnya ada jembatan yang putus, sehingga mereka kembali lagi. Kemudian di jalur sungai menghadapi musim kemarau, sehingga tidak bisa disalurkan berasnya.

“Pihak ketiga ini menyalurkan berasnya terkadang langsung ke desa-desa. Tapi kalau ada desa dekat dengan kecamatan, beras itu juga di drop ke kecamatan. Semua tergantung dari permintaan desa tersebut,” ungkapnya.

Azwar menuturkan di Kabupaten Kapuas Hulu ada 17.866 Kepala Keluarga yang mendapatkan beras bantuan presiden. Sehingga masyarakat perlu memahami, jika ada masyarakat Kapuas Hulu yang tidak mendapatkan bantuan ini jangan menyalahkan Bulog. Karena Bulog sifatnya hanya penyedia beras, bukan mendata masyarakat.

Baca Juga :  Pelayanan Kesehatan Stanby Selama Natal dan Tahun Baru di Kapuas Hulu

“Sementara data penerima bantuan itu dari Kemensos. Jika ada masyarakat yang tidak mendapatkan bantuan itu, masyarakat harus bertanya dengan pemerintah desa saja,” ujarnya.

Biasanya, kata Azwar, dari pemerintah desa terkadang yang tidak update. Di mana biasanya masih menggunakan data lama. Sehingga ketika ada perubahan data, tidak dilakukan perbaikan.

“Maka untuk itu, masyarakat yang tidak dapat bantuan pemerintah untuk lebih aktif lagi menanyakan hal tersebut ke desa,” pungkasnya. (opik)


Are you sure want to unlock this post?
Unlock left : 0
Are you sure want to cancel subscription?