JURNALIS.co.id – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Barat menggelar kegiatan Rapat Koordinasi, Focus Grup Discussion (FGD) dan Sosialisasi Penguatan Harmoni Sosial melalui kebijakan kolaborasi pemberdayaan ekonomi masyarakat di Kalbar untuk mendukung Ibu Kota Negara (IKN), Selasa (07/11/2013).
Dalam kesempatan tersebut, Sekretaris Daerah (Sekda) Ketapang yang juga peserta Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tk I Lembaga Administrasi Negara RI angkatan 58 turut menjadi pemateri.
Sekda Ketapang, Alexander Wilyo mengatakan bahwa kegiatan ini merupakan bentuk implementasi gagasan perubahan yang diinisasi oleh dirinya sebagai peserta PKN Tingkat 1 Lembaga Administrasi Negara RI angkatan 58.
Menurut Alex, harmoni sosial dapat mendorong percepatan pembangunan di Kalimantan Barat yang memiliki keberagaman etnis, agama dan budaya.
“Kolaborasi Pemberdayaan yang efektif memperkuat harmoni sosial akan menjadi model pemberdayaan dalam rangka transformasi sosial, termasuk transformasi sosial di IKN Nusantara,” kata Alex.
Kolaborasi pemberdayaan, sambung dia, melibatkan partisipasi inklusif dari seluruh stakeholders untuk mengurangi kesenjangan yang menjadi akar konflik. Sehingga tercipta kesetaraan, keadilan, keamanan dan ketentraman yang merupakan aspek penting harmoni sosial.
Ia melanjutkan, harmoni sosial sebagai faktor yang sangat penting dalam pembangunan, karena dapat mendorong kerja sama, menjaga kedamaian, meningkatkan kualitas hidup, mengatasi ketidaksetaraan, mendorong investasi dan pembangunan ekonomi serta meningkatkan kesejahteraan sosial.
“Namun tentu ini memiliki tantangan, karena harmoni sosial sebagai proses yang tidak mudah diwujudkan lantaran perbedaan dan kesenjangan yang dapat menjurus pada konflik sosial,” jelasnya. (lim)
Discussion about this post