JURNALIS.co.id – Kepala KPPN Putussibau Sri Winarno menyampaikan rilis APBN tahun 2023 di Kabupaten Kapuas Hulu. Di mana realisasi belanja mencapai sebesar Rp1.827,56 miliar atau 99,48 persen dari pagu Rp1.837,07 miliar.
Realisasi tersebut terdiri komponen belanja pemerintah pusat (K/L) Rp273,44 miliar atau 98,17 persen dari pagu Rp278,52 miliar dan realisasi transfer ke daerah mencapai Rp1.554,11 miliar atau 99,71 persen dari pagu Rp1.558,54 miliar.
“Sampai dengan akhir tahun 2023 realisasi belanja APBN yang disalurkan oleh KPPN Putussibau untuk Kabupaten Kapuas Hulu mencapai 99,48 dari pagu Rp1,83 Triliun. Besaran penyaluran APBN tahun 2023 naik 219,83 persen utamanya ditopang penyaluran DAU dan DBH yang sejak tahun 2023 mulai disalurkan di KPPN Putussibau,” katanya, Rabu (30/01/2024).
Winarno menjelaskan, bahwa posisi sampai dengan akhir tahun 2023 capaian realisasi belanja K/L yang tertinggi adalah belanja pegawai yaitu sebesar 101,4 persen, kemudian belanja modal sebesar 95,93 persen dan belanja barang terserap 95,79 persen.
Winarno juga menyampaikan, kinerja anggaran tahun 2023 per triwulan masih menunjukan grafik peningkatan pada triwulan 4 baik di sisi penerimaan negara maupun belanja negara. Khusus belanja barang pada triwulan 4 menunjukkan grafik peningkatan yang signifikan dibandingkan triwulan sebelumnya. Hal ini mengindikasikan masih terjadi penumpukan pelaksanaan dan pembayaran kegiatan satker di triwulan terakhir tahun 2023.
“Evaluasi tindak lanjut rekomendasi temuan BPK dalam pengelolaan rekening pada K/L yang belum memanfaatkan Cash Management System (CMS),” ujarnya.
Sri Winarno juga mengingatkan kepada 9 Satker Mitra kerja KPPN Putussibau agar segera menggunakan CMS dan menghubungi bank tempat membuka rekening apabila mengalami kendala.
Dari hasil monev sampai akhir Desember 2023 masih terlihat implementasi transaksi non tunai oleh satker pengelola APBN masih tergolong minim yaitu pengguna aktif KKP baru 4 satker yang total transaksinya sebesar Rp221,16 juta, penggunaan CMS oleh Bendahara baru di 20 satker atau 69 persen dan terdapat 11 vendor telah tergabung dalam Aplikasi Digipay Satu.
“Realisasi kinerja APBD tahun 2023 Kabupaten Kapuas Hulu dari data BKAD terlihat pendapatan Rp1.723,71 telah mencapai 99,05 persen lebih tinggi dibandingkan tahun lalu sebesar 97,59 persen. Realisasi belanja daerah sebesar Rp1.705,88 miliar atau 96,56 persen, angka tersebut turun tipis dibandingkan tahun lalu sebesar 96,86 persen,” ungkapnya.
Lanjut Winarno, apabila dibandingkan dengan realisasi belanja APBN melalui KPPN Putussibau yang sebesar 99,48 persen, realisasi belanja daerah APBD masih lebih rendah.
Komponen Belanja Operasi terealisir Rp1.066,65 miliar atau 95,13 persen yang didominasi belanja pegawai realisasinya sebesar 95,11 persen, disusul belanja barang dan jasa 94,34 persen, belanja hibah sebesar 97,83 persen dan belanja Bansos terdapat realisasi 80,99 persen dari pagu Bansos yang dianggarkan sebesar Rp1,11 miliar.
Berdasarkan besaran target pendapatan APBD sebesar Rp1.740,3 miliar, terlihat Rasio PAD 2023 sebesar 4,86 persen lebih tinggi dibandingkan periode 2022 sebesar 4,28 persen. Besaran Rasio tersebut masih menunjukkan tingkat kemandirian fiskal tergolong rendah. Peningkatan perekonomian atau pertumbuhan ekonomi yang diharapkan semakin baik di Kab. Kapuas Hulu agar supaya dapat berkontribusi mendongkrak PAD melalui pajak dan retribusi daerah.
“Secara rinci realisasi PAD tahun 2023 yang telah mencapai Rp73,39 miliar atau 86,73 persen dari target Rp84,63 miliar, didominasi oleh Lain-lain PAD sebesar Rp31,75 miliar atau 105,41 persen dari target Rp30,12 miliar. Selanjutnya pajak daerah sebesar Rp18,19 miliar atau 58,77 persen dan penerimaan Hasil dari Kekayaan Daerah yang Dipisahkan sebesar Rp17,46 miliar atau 100,52 persen dari target,” jelasnya.
Untuk realisasi pajak daerah yang paling rendah kata Winarno adalah BPHTB yang hanya mencapai 9,25 persen. Pajak sarang burung walet tercapai 67,01 persen dan pajak mineral bukan logam dan batuan tercapai 77,26 persen. Tentunya diperlukan analisis atau kajian lagi agar dapat diketahui faktor-faktor yang mempengaruhi capaian pajak daerah tersebut.
“Disisi lain realisasi pajak restoran mencapai 161,82 persen, pajak hiburan 135,16 persen dan pajak hotel 122,83 persen. Tingginya capaian ketiga pajak tersebut setidaknya menunjukkan geliat perekonomian di Kabupaten Kapus Hulu semakin meningkat pada tahun 2023,” ungkap Winarno.
Lanjutnya, penyaluran dana Transfer Ke Daerah di Kabupaten Kapuas Hulu oleh KPPN Putussibau pada 2023 meliputi Dana Alokasi Umum, Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Khusus Fisik, Dana Alokasi Khusus Non Fisik dan Dana Desa, yang totalnya telah mencapai mencapai Rp1.554,11 miliar atau 99,72 persen dari total pagu TKD sebesar Rp1.558,54 miliar.
Realisasi penyaluran DAU sebesar Rp924,27 miliar atau 100 persen dari target yang terdiri dari DAU block grant dan DAU spesific grant, realisasi Dana Bagi Hasil (DBH) sebesar Rp120,80 miliar dari pagu Rp120,81 miliar yang terdiri dari DBH Pajak dan DBH SDA, DAK Fisik sebesar Rp87,19 miliar dari pagu Rp88,3 miliar, DAK Non Fisik sebesar Rp173,07 miliar dari pagu Rp175,85 miliar dan Dana Desa terealisasi sebesar Rp248,77 miliar dari pagu Rp249,31 miliar yang disalurkan untuk 278 desa di Kapuas Hulu.
Realisasi penyaluran Dana Desa telah mencapai 100 persen dari target untuk 23 kecamatan, dengan realisasi tertinggi di Kecamatan Putussibau Utara sebesar Rp17,24 miliar sedangkan terendah di Kecamatan Empanang Rp5,25 miliar.
Indikator Pelaksanaan Anggaran (IKPA) tahun 2023 semakin baik tercapai sebesar 95,61 meningkat 2,08% dibandingkan tahun 2022 sebesar 93,66, namun disisi realisasi belanja terdapat tiga satker yang capaiannya masih dibawah rata-rata yang perlu mendapatkan perhatian agar dapat meningkat di tahun 2024 ini.
“Sehingga memasuki TA 2024 ini setiap satker harus melakukan langkah-langkah strategis pelaksanaan anggaran dengan meneliti kembali rencana anggaran dan melaksanakan sesuai jadwal penarikan, mengakselerasi belanja di awal tahun terutama belanja modal dibawah Rp200 juta dilaksanakan pada triwulan I. Satker juga tetap mengedepankan value for money dalam belanja melalui monev dan pengendalian internal yang optimal, serta memprioritaskan belanja penyelesaian program/kegiatan yang mendukung RPJMN 2020-2024,” pungkasnya. (opik)
Discussion about this post