JURNALIS.CO.ID – Pj Bupati Kubu Raya, Syarif Kamaruzaman menyampaikan, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menteri PAN-RB) menginstruksikan, reformasi birokrasi wajib berdampak pada pelayanan masyarakat. Terutama tiga hal. Pertama adalah pelayanan yang harus cepat, lincah dan gesit.
“Kedua, tidak ada tumpukan kertas. Ketiga, menggunakan pola digitalisasi. Sehingga semua bisa diakomodir, dan memberikan dampak pada Masyarakat. Bukan bersifat rutinitas yang tidak berdampak pada masyarakat.” kata Kamaruzaman
Ia menegaskan, ASN harus bekerja kerja cepat dan kerja tuntas untuk memberi pelayanan pada masyarakat,” ucap Kamaruzaman tatkala menghadiri acara Musrenbang RPJPD Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2025-2045 dan RKPD Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2025 di Pontianak, Selasa (23/4/2024).
Kamaruzaman menambahkan, berkaitan usulan pembangunan, beberapa kewenangan merupakan domain pemerintah pusat dan provinsi. Meski demikian, Pemkab Kubu Raya terus mendorong, agar pembangunan di daerah diakomodir.
“Kewenangan yang dimiliki pemerintah daerah, provinsi dan pemerintah pusat sudah diatur dan jelas,” lugasnya.
Sementara itu, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Abdullah Azwar Anas, mendorong birokrasi berdampak. Sehingga kesibukan birokrasi terlaksana dengan baik dan lebih berpihak untuk rakyat.
“Makanya saya mendorong birokrasi berdampak pada akuntabilitas kinerja. Karena pemerintah saat ini sudah BB. Mudah-mudahan ke depan bisa A, lebih bagus lagi. Kalau akuntabilitas kinerjanya bagus, biasanya dampaknya bagus. Apalagi peran Kalimantan Barat ini posisinya penting bagi negara dan garda terdepan,” ucapnya.
Menteri Azwar juga mendorong percepatan digitalisasi. Harus segera dieksekusi. “Tapi digitalisasi, bukan penambahan aplikasi. Karena sekarang ada 27 ribu aplikasi. Kalau aplikasinya terus bertambah, rakyat bukan semakin mudah. Tapi semakin sulit, karena harus mendownload masing-masing aplikasi,” ujarnya.
Azwar berharap, Pemerintah Provinsi Kalbar segera menginteroperabilitaskan aplikasi-aplikasi yang ada. Sehingga rakyat tinggal masuk ke satu portal.
“Mudah-mudahan nanti Pak Pj ini punya target, kabupaten dan kota juga sama. Mungkin dari ratusan aplikasi menjadi satu. Sehingga rakyat tidak ribet. Seperti pendidikan, Dinas kesehatan dan lain sebagainya. Mereka cukup satu aplikasi. Rakyat nanti akan mudah mengaksesnya,” tuturnya.
Ia juga mengharapkan, Musrenbang Provinsi Kalimantan Barat dapat berdampak dalam menciptakan perencanaan pembangunan yang komprehensif dan berkelanjutan. Sehingga mampu merekam kebutuhan dan aspirasi Masyarakat. Termasuk menentukan skala prioritas pembangunan.
Menurut Azwar, pembangunan sangat ditentukan oleh kualitas Reformasi Birokrasi. RB merupakan engine untuk mendorong terjalinnya kolaborasi lintas sektor pemerintah dan non-pemerintah, demi mencapai prioritas pembangunan. (Sul)
Discussion about this post