JURNALIS.CO.ID – Deputi Bidang Dukungan Kebijakan Pembangunan Manusia dan Pemerataan Pembangunan Setwapres, Suprayoga Hadi mengatakan, dalam upaya penurunan stunting, kini pemerintah tengah memfokuskan pada pencegahan terjadinya kasus stunting baru.
“Memang sedikit beda dengan yang sudah dilakukan saat ini di mana penurunan stunting berfokus pada balita dan baduta yang terpapar stunting. Namun sekarang pencegahan stunting dilakukan guna menekan jangan sampai kasus stunting baru terjadi kembali,” ujarnya.
Hal itu disampaikan Suprayoga Hadi saat kegiatan Pengukuran dan Intervensi Serentak Pencegahan Stunting di Posyandu Griya Mekar Delima, Kabupaten Kubu Raya, Provinsi Kalbar, Kamis (13/06/2024).
Terkait dengan kegiatan pengukuran dan intervensi serentak pencegahan stunting, yang saat ini dilakukan mulai dari tingkat nasional, provinsi hingga kabupaten kota, diharapkan bisa mempercepat penurunan angka stunting.
“Kegiatan yang dilaksanakan di Kubu Raya ini merupakan tindak lanjut arahan presiden melalui Menko PMK pada 3 Juni lalu, di mana di-launching kegiatan bersama pengukuran dan intervensi serentak untuk pencegahan penurunan stunting,” ujarnya.
Lebih lanjut Suprayoga mengingatkan, bahwa pemerintah telah menargetkan penurunan stunting di 2024 di angka 14 persen. Saat ini angka stunting nasional kata dia, masih berada di angka 21,5 persen.
“Dalam upaya menurunkan stunting ini perlu komitmen bersama dan paling pentingnya bagaimana mencegah terjadinya kasus stunting baru.
Oleh karenanya, pelaksanaan pengukuran dan intervensi serentak yang selama ini dilaksanakan dua kali setahun disepakati menjadi setiap bulan harus terus digencarkan.
“Ini sudah menjadi arahan Wapres (Ma’ruf Amin) sebagai Ketua Tim Percepatan Penurunan Stunting Nasional. Beliau juga minta agar memperluas cakupan penimbangan dan pengukurannya,” katanya.
Suprayoga pun menambahkan, bahwa hasil dari kunjungan Tim Setwapres di lima daerah selama dua hari ini, yaitu di Kota Singkawang, Kota Pontianak, Kabupaten Kubu Raya, Kabupaten Landak dan Kabupaten Mempawah akan dipaparkan langsung kepada PJ Gubernur Kalbar.
“Tujuannya untuk melihat kondisi kegiatan posyandu di lapangan seperti apa,” katanya. (dis)
Discussion about this post