JURNALIS.CO.ID – Fraksi Partai Demokrat di DPRD Kalbar meminta Pemprov Kalbar untuk mengutamakan belanja anggaran untuk kepentingan masyarakat Kalbar.
Hal itu disampaikan juru bicara Partai Demokrat, Rasmidi saat Rapat Paripurna Pandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD Kalbar tentang Penyampaian Penjelasan Gubernur Kalbar terhadap Raperda tentang Pertanggungjawaban APBD Tahun Anggaran 2023, Kamis (20/06/2024).
Dikatakan Rasmidi, melihat melihat postur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun anggaran 2023 lalu yang terbatas, Pemprov Kalbar sudah seharusnya lebih mengutamakan kepentingan masyarakat dalam penggunaan anggaran pada tahun berikutnya.
“Kami mengharapkan realisasi anggaran belanja hendaknya mengutamakan hal yang bersifat prioritas dan menyangkut kepentingan rakyat,” kata Rasmidi.
Fraksi Partai Demokrat, kata dia, juga mengapresiasi pendapatan daerah dari tahun anggaran 2022 sebesar Rp 6,103 triliun menjadi Rp 6,294 miliar pada tahun anggaran 2023. Namun Fraksi Demokrat juga mencermati terkait sisa lebih pembiayaan anggaran (silpa) tahun 2023 mencapai Rp 304 miliar.
“Adanya silpa yang masih tinggi menunjukan banyakan kegiatan yang tidak terlaksana sehingga masyarakat tidak dapat merasakan program pembangunan yang direncanakan sebelumnya oleh pemerintah daerah,” tegasnya.
Fraksi Partai Demokrat juga mempertanyakan tidak tercapainya Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kalbar sebesar Rp 90,7 miliar. ”Sehingga ini menyebabkan terjadinya Silpa yang cukup besar,” pungkasnya. (Lov)
Discussion about this post