JURNALIS.CO.ID – Bupati Jember, Hendy Siswanto menghadiri Sidang Paripurna dengan agenda Jawaban Bupati Jember Atas Pandangan Umum Fraksi-fraksi DPRD Terhadap Raperda RPJPD 2025 – 2045 di DPRD Jember.
Dari 50 anggota DPRD, hadir dalam rapat tersebut sebanyak 39 orang. Hadir secara fisik sebanyak 23 orang dan 16 lainnya melalui daring, dan dianggap sudah memenuhi kuorum.
Dalam kesempatan itu, Bupati Hendy menyampaikan beberapa jawaban yang sebelumnya ditanyakan oleh fraksi-fraksi. Pertama yakni soal RTRW (Rencana Tata Ruang Wilayah) yang ditanyakan oleh Fraksi Pandekar (PAN, Demokrat dan Golkar). Bupati menyatakan, kalau Raperda RTRW 2024 – 2044 saat ini sedang dalam pembahasan lintas sektoral di Kementerian ATR/BPN. Sehingga distorsi kebijakan daerah dapat dihindari.
Selanjutnya, atas pertanyaan dari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan untuk memperkuat visi RPJPD 2025 – 2045, maka Pemkab Jember berharap akan ada tindak lanjut peran produk pesantren pada pembangunan SDM, UMKM, ekowisata, penekanan nilai-nilai agama pada aspek keluarga.
Jawaban ketiga atas tanggapan Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) mengenai arah kebijakan birokrasi. Disampaikan Hendy, bahwa Pemkab Jember mewadahi kepuasan konsentrasi publik termasuk generasi alfa, juga membentuk sumberdaya yang kompeten dan andal berbasis local wisdom (kearifan lokal).
Jawaban keempat atas pertanyaan Fraksi Gerakan Indonesia Berkarya (GIB), bahwa angka kemiskinan mengalami perubahan pada garis kemiskinan. Hendy menyatakan, bahwa pemerintah pusat telah menaikkan angka garis kemiskinan dari Rp 380.000 menjadi 402.961 per kapita per bulan, sehingga secara jumlah orang miskin di Jember bertambah.
“Tetapi jika dibandingkan dengan angka kemiskinan Jawa Timur, Jember masih berada di bawahnya,” katanya.
Jawaban kelima terhadap pertanyaan Fraksi PDIP, Bupati Hendy menjabarkan tentang Jember yang maju, berdaya saing, sejahtera dan berkelanjutan menuju tantangan persaingan dunia global.
Jawaban keenam atas pertanyaan Fraksi Nasdem mengena sasaran visi, bahwa RPJPD terdiri dari 8 misi dan 17 arah pembangunan yang telah diselaraskan dengan RPJPN dan RPJPD Jawa Timur. Jawaban terakhir dari Fraksi PKB, bahwa sumber pendanaan dan program-program akan dituangkan lebih lanjut dalam RPJMD.
Rapat ditutup oleh pimpinan sidang yang juga Wakil Ketua DPRD Kabupaten Jember, Dedi Dwi Setiawan dari Partai Nasdem. (Sgt)
Discussion about this post