Firmansyah: DPRD Mempawah “Bacol” Jika Pansus Bina Marga Gagal

JURNALIS.co.id- Bakal dibentuknya Panitia Khusus (Pansus) Binamarga oleh DPRD Mempawah, mendapat dukungan dari sejumlah pihak.

Firmansyah aktivis pemerhati kinerja Pememerintahan Kabupaten Mempawah menyebut, jika Pansus Binamarga ini gagal, jelas akan mencoreng nama baik dan mengurangi kewibawaan dan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga DPRD Mempawah.

“DPRD Kabupaten Mempawah sudah beberapa kali membentuk Pansus, namun selalu kandas tanpa hasil jelas. Kali ini kita berharap DPRD Kabupaten Mempawah  sebagai wakil rakyat dapat membuktikan diri sebagai lembaga dewan terhormat bukan lembaga dewan bacol,” ketus Firmansyah.

Menurut Dia, DPRD dapat menggunakan hak untuk bersuara terkait indikasi banyaknya pengerjaan proyek bermasalah di Kabupaten Mempawah. Utamanya di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Mempawah.

“Kita menduga memang banyak persoalan proyek infra struktur yang bermasalah, dan rawan berpotensi menjadi praktik korupsi yang merugikan keuangan daerah dan negara. DPRD sebagai lembaga pengawas, tentu harus tegas dalam ini menguak persoalan yang ada jangan sampai daerah terus dirugikan oleh oknum – oknum yang tidak bertanggung jawab,” timpalnya.

Firmansyah mencontohkan, salah satu proyek pembangunan jembatan pengganti Pulau Pedalaman menuju keraton Amantubillah Mempawah bernilai Rp 3,9 Miliar, yang dalam tahun yang sama diduga diangarkan kembali sebesar 500 juta, sehingga proyek pembangunan jembatan pengganti pulau pedalaman telah menguras APBD Kabupaten Mempawah.

Ditambahkan Firmansyah, DPRD dalam hal ini harusnya tidak main-main atau hanya koar-koar membentuk Pansus Binamarga. Apa lagi kabarnya DPRD Mempawah terkesan dipermainkan oleh oknum pejabat dinas PUPR yang menganggap diri kebal hukum, hingga pada saat dipanggil tidak hadir.

“DPRD Mempawah jangan sampai kehilangan kewibawaan secara kelembagaan di mata masyarakat karena seorang oknum pejabat PUPR Kabupaten Mempawah. Usut tuntas persoalan yang ada dan sampaikan hasilnya di masyarakat,” tegas Frimansyah.

Seperti diberitakan sebelumnya, Seluruh Fraksi di DPRD Kabupaten Mempawah, sepakat mengajukan pembentukan Panitia Khusus (Pansus) guna mendalami banyaknya persoalan yang terdapat di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) khususnya bagian Binamarga.

Pengajuan Pansus tersebut disampaikan usai pelaksanaan Rapat Paripurna Pandangan Umum Fraksi Fraksi Terhadap Raperda Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD tahun 2023, Selasa 25 Juni 2024. (alfi)