JURNALIS.CO.ID – Kecamatan Sukadana Kabupaten Kayong Utara mengalami krisis air bersih. Sudah hampir sepekan kondisi ini terjadi dan membuat masyarakat resah. Alhasil, untuk memenuhi kebutuhan air sehari-hari, masyarakat terpaksa membeli air bersih menggunakan mobil pikap.
Salah satu warga, Rudi menuturkan, kalau Sukadana sejak dulu dikenal daerah yang melimpah air gunung. Sehingga beberapa merek minuman terkenal berinvestasi di Kayong Utara, seperti HS68, Tirkana dan Big3.
Namun menurut Rudi, Kayong Utara tidak seperti anggapan orang tentang daerah dengan air yang melimpah. Terbukti, berapa hari terakhir ini, air tak mengalir. Lantas ia pun terpaksa harus membeli air untuk memenuhi kebutuhan di rumah.
“Rp150 ribu beli air, sekitar 1000 Liter lebih. Kalau endak beli, mau mandi, buang air pakai ape?” kesalnya Rudi, Senin (12/08/2024).
Padahal, diakuinya, melihat geografis Sukadana yang dikelilingi perbukitan, masih banyak sumber air yang bisa dimanfaatkan, namun entah kenapa pendistribusiannya tak berjalan maksimal.
Ia pun heran dengan kondisi air di Kayong Utara, khususnya Kecamatan Sukadana yang merupakan ibu kota kabupaten.
“Airnya bersih dari berbagai sumber bukit-bukit sekitar banyak. Kenapa sumber-sumber itu tidak dikelola, bisa diliat sumber-sumber air yang ada, di sekitar Jalan Pampang itu air yang mengalir ke parit,” tegasnya.
Parahnya lagi, beberapa masyarakat dengan sengaja membiarkan keran air terbuka, sehingga air terbuang sia-sia. Hal ini disebabkan pemerintah daerah masih menggratiskan air bersih, tanpa bayar.
Terpisah, Kepala Dinas PUPR Kayong Utara, Rahadi mengatakan, kondisi air seperti saat ini tak dapat dihindari, karena berbagai sumber mata air yang berada di Kecamatan Sukadana debit airnya semakin kecil.
“Ada 4 sumber air yang menjadi tumpuan kita. Memang saat ini debitnya sangat kecil sehingga tidak dapat mengalir ke semua warga sehingga polanya buka tutup,” terang Rahadi.
Untuk mengantisipasi krisis air, pihak PUPR juga melayani antar air bersih, namun syarat untuk mendapatkan air bersih ini, masyarakat harus mengajukan melalui kelompok, sehingga air bersih tersebut bisa di drop di satu lokasi dan masyarakat bisa mengambil masing-masing sesuai memenuhi kebutuhannya.
“Kami juga melayani antar air untuk masyarakat, tapi masyarakat mengajukan ke kita melalui kelompok, sehingga bisa kami drop airnya, sepanjang anggaran operasionalnya tersedia,” ungkap Rahadi.
Yang tak kalah penting diakui Rahadi, masyarakat masih kurang sadar untuk menggunakan air secukupnya, dengan mematikan keran jika sudah tidak diperlukan. Selain itu, diakui Rahadi, Perda PDAM juga sudah disahkan pada tahun 2022 lalu, namun belum dapat diwujudkan.
Rahadi bilang, karena terkendala anggaran yang besar, bahkan saat ini, dari 14 kabupaten dan kota di Kalbar, hanya Kabupaten Kayong Utara yang masih menggratiskan air bersih bagi masyarakat, sehingga masyarakat dengan bebas menggunakan air bersih.
“Kita sudah ada perda tahun 2022. Memang kami mau menerapkan perda retribusi. Perda retribusi ini tentu kita ingin menertibkan masyarakat. Kedua ada PAD yang bisa kita dapatkan,” ungkapnya. (Bak)
Discussion about this post