JURNALIS.co.id – Bakal Calon Gubernur (Bacagub) Provinsi Kalimantan Barat (Kalbar) Sutarmidji mengisi waktu sore dengan ngopi bersama masyarakat di Pasar Masuka, Kabupaten Sintang, Kamis (19/09/2024). Ditemani segelas kopi hitam, Sutarmidji berbincang santai tentang berbagai isu terkini di Kabupaten Sintang, maupun Kalbar secara umum.
Mulai dari dinamika Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024, hingga isu-isu pembangunan di daerah. Mantan Gubernur Kalbar periode 2018-2023 itu juga sempat menyinggung soal tudingan segelintir orang terhadap dirinya, sebagai ‘Gubernur Pontianak’. Padahal jika melihat data yang ada, selama lima tahun ia menjabat sebagai gubernur, porsi anggaran dari APBD Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalbar ke Kota Pontianak justru lebih kecil dibanding kabupaten/kota lain.
Salah satunya bisa dilihat dari anggaran pembangunan infrastruktur jalan yang menjadi kewenangan provinsi (jalan provinsi).
“Orang bilang banyak dana (anggaran Pemprov) itu ke Pontianak, itu tidak, lihat datanya, lihat di instagram saya, pembangunan infratsruktur anggaran paling besar diserap di (kabupaten) Ketapang karena jalannya (jalan provinsi) panjang dari Tumbang Titi – Tanjung, Tanjung Marau – Air Upas sampai ke Manis Mata,” jelasnya.
Setelah Kabupaten Ketapang, lanjut dia, daerah dengan kucuran anggaran terbesar untuk pembangunan infratsruktur jalan adalah Kabupaten Kubu Raya, baru kemudian Sintang.
“Sintang urutan ketiga, yakni 12 persen dari hampir Rp2 triliun itu diserap di Sintang, jadi di Sintang itu hampir Rp200 miliar lebih selama lima tahun berjalan (untuk pembangunan jalan). Tapi karena jalannya panjang, jalannya memang rusak parah, jadi perlu biaya yang besar di Sintang ini,” ujarnya.
Midji-sapaan karibnya menyebutkan, di awal masa kepemimpinannya sebagai gubernur tahun 2018 lalu, dari total 1.534 kilometer panjang jalan provinsi, yang kondisinya mantap baru sebesar 49,98 persen. Namun selama lima tahun, meski sempat menghadapi pandemi Covid-19, banyak anggaran yang dipangkas, serta digunakan untuk penanganan Covid-19, progres pembangunan infrastruktur jalan masih cukup baik.
Hasilnya di akhir masa jabatannya pada 2023 lalu, jalan provinsi dengan kondisi mantap bisa ditingkatkan menjadi sekitar 80 persen.
“Insyallah ke depannnya yang 20 persen itu (sisanya), tidak sampai lima tahun bisa selesai, dan anggaran kita ada. Yang 20 persen itu (sisa) jalan provinsi di seluruh Kalbar (yang belum dibangun), tapi ada beberapa (kabupaten/kota) sudah tuntas, seperti di Kabupaten Kubu Raya sedikit lagi, Mempawah itu tidak ada jalan provinsi, kemudian (kota) Singkawang hampir tuntas, Sambas sedikit lagi sekitar empat kilometer lagi, Sekadau pun hampir empat kilometer lagi, itu bisa selesai semua,” janjinya.
Seperti diketahui, dari data resume pembangunan jalan, dan jembatan provinsi bidang Bina Marga tahun 2019-2024, tiga daerah dengan persentase terbesar dari total anggaran adalah Kabupaten Ketapang, Kubu Raya, dan Sintang. Untuk Kabupaten Ketapang dana yang dikucurkan sebesar 15 persen atau mencapai Rp305 miliar lebih. Sementara Kabupaten Kubu Raya sebesar 13,02 persen atau mencapai Rp249 miliar lebih. Lalu untuk Kabupaten Sintang sebesar 12,31 persen atau mencapai Rp235 miliar lebih. Sisanya tersebar di 10 kabupaten/kota lainnya, kecuali Kabupaten Mempawah yang memang tidak memiliki jalan provinsi. (m@nk)
Discussion about this post