JURNALIS.co.id – Usai menggelar kampanye dialogis di Desa Sungai Ambangah, Calon Gubernur Kalimantan Barat (Kalbar) nomor urut 1, Sutarmidji melanjutkan silaturahmi, dan sosialisasinya di Jalan Parit Bugis, Desa Arang Limbung, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya, Minggu (13/10/2024) siang. Di sana, gubernur Kalbar periode 2018-2023 itu kembali menyerap aspirasi, dan berdiskusi dengan ratusan masyarakat yang hadir.
Midji-sapaan karibnya menyampaikan, secara umum di periode pertama dirinya menjabat gubernur, segala hal yang menjadi tanggung jawab pemerintah provinsi (pemprov) di Kabupaten Kubu Raya telah tuntas dilaksanakan. Meski demikian, ke depan ia merasa perlu terus dilakukan pembangunan secara berkelanjutan.
“Periode pertama saya janji waktu itu mengratisikan biaya pendidikan SMA/SMK negeri, itu sudah saya lakukan. Yang tidak punya pakaian (seragam sekolah), yang tidak mampu beli, kasih tahu kepala sekolah, setiap tahun disiapkan (Pemprov) 30 ribu setel (bantuan seragam),” ungkapnya.
Kemudian di bidang kesehatan, Midji mengatakan, Kabupaten Kubu Raya harusnya sudah memiliki Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) milik pemerintah kabupaten (pemkab) yang bagus. Cikal bakalnya adalah RSUD Rasau Jaya.
“Tapi (RSUD Rasau Jaya) sempat diganti jadi rumah sakit ibu, dan anak, itu tidak pas, harusnya dikembangkan (RS umum). Alhamdulillah melalui Pj Bupati sekarang itu sudah mendapatkan bantuan lebih dari Rp50 miliar untuk pengembangan RS yang di Rasau,” terangnya.
Sebelumnya, dikatakan Midji, ketika menjabat gubernur dirinya sudah ingin menghibahkan lahan pemprov seluas sekitar lima hektare untuk pengembangan RSUD Rasau Jaya. Hanya saja, ia mengaku susah berkoordinasi dengan pemkab, sehingga rencana itu tidak jadi.
“Yang mudah itu kalau bupatinya sejalan dengan kita (gubernur), itu lebih enak. Mau melebarkan jalan tidak dibantu, mau buat jalan baru tidak dibantu, akhirnya yang rugi itu (warga) Kubu Raya. Kayak Jalan Rasau Jaya itu, akhirnya sudah saya bilang kerjakan saja, Jalan Sungai Durian (juga). Jalan Sungai Kakap itu dari enam meter saya jadikan 12 meter, maunya saya itu 16 meter, cuma mereka (pemkab) tidak bisa membebaskan lahannya,” paparnya.
Dalam kesempatan itu, salah satu warga, Mustofa Syarkawi menyampaikan aspirasi terkait dukungan pemprov terhadap pesantren yang ada di Kabupaten Kubu Raya. Karena kebetulan dirinya merupakan pengelola salah satu pesantren yang baru dirintis.
“Mungkin ada berita gembira dari bapak untuk pesantren yang sedang kami kelola, termasuk saya baru merintis pesantren. Ketika bapak memimpin (nanti) mungkin ada sesuatu yang dapat membantu kami, yang sedang mengelola pesantren ini,” ungkapnya.
Menjawab hal tersebut, Midji menerangkan, di Kabupaten Kubu Raya memang terdapat banyak sekali pondok pesantren (ponpes). Makanya ketika menjabat gubernur ia membangun Jembatan Korek-Pasak di Desa Korek. Salah satu tujuannya adalah agar akses menuju beberapa ponpes di sana menjadi mudah.
“Makanya saya buat jembatan di (desa) Korek, karena di sana pesantren banyak sekali, supaya terbuka (aksesnya). Lihat di dalam bantuan-bantuan (hibah) setiap tahun di APBD itu, banyak untuk pesantren,” ujarnya.
Untuk itu, bagi ponpes yang ingin mendapat hibah, ia mengimbau agar mengajukan ke pemprov sesuai dengan prosedurnya. Ia memastikan tentu akan dibantu sesuai dengan porsinya. Terutama bagi ponpes-ponpes yang sudah berjalan atau sudah ada.
“Asal diajukan satu tahun sebelumnya kita (pemprov) bisa bantu, yang kita bantu itu yang sudah mulai (beraktivitas), kalau yang belum, nanti jadi temuan, duitnya disimpan, tidak dibangun, SPJ-nya tidak ada,” katanya.
Selain itu, Midji juga menerima aspirasi dari warga di sana, yang ingin dibangunkan sekolah SMA/SMK negeri. Mengingat warga di Desa Arang Limbung, dan sekitarnya, kesulitan menyekolahkan anak mereka ke sekolah negeri. Karena memang jauh, dan terganjal sistem zonasi.
“Saya akan lihat dulu ada atau tidak lahan provinsi di sini, kalau ada Insyaallah tahun depan sudah saya suruh bangun, asal kita lihat lahannya. Intinya kalau ada lahan, minimal satu hektare kita bangun,” janjinya.
Mantan wali kota Pontianak dua periode itu menghitung, Kabupaten Kubu Raya sebetulnya masih perlu dibangun sebanyak 20 unit SMA/SMK baru. Karena dari data yang ada, setiap tahun lulusan SMP di kabupaten tersebut ada sekitar 9.800 pelajar. Sementara yang bisa ditampung di SMA/SMK, baik negeri maupun swasta, hanya sekitar 6.200 pelajar saja.
“Artinya ada 3.600 anak (pelajar) yang tidak sekolah ke SMA/SMK karena penuh. Jadi memang harus ditambah beberapa SMA/SMK lagi di Kubu Raya ini,” pungkasnya. (m@nk)
Discussion about this post