JURNALIS.CO.ID – Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan di Kabupaten Kayong Utara selalu molor, padahal saat ini sudah memasuki akhir bulan Oktober. Kondisi ini dinilai berpotensi akan berdampak pada rendahnya daya beli masyarakat.
Anggota DPRD Kayong Utara, Anshari saat ditemui awak media membenarkan fenomena tersebut. Menurut dia, dampak lambannya serapan APBD perubahan ini sangat terasa di tengah masyarakat.
Selain daya beli masyarakat, beberapa tahun lalu, kasus kriminal pencurian di Kayong Utara mengalami peningkatan, karena banyak masyarakat yang tak dapat pekerjaan sehingga berdampak kepada penghasilan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidup.
“Memang sangat berpengaruh. Waktu saya dulu saya masih kepala desa, banyak itu kasus pencurian-pencurian, karena mereka mau makan. Kalau ada pekerjaan, tentu mereka mau milih bekerja daripada mencuri, resiko besar,” ungkap Anshari, Jumat (25/10/2024).
Menurut Anshari, ketergantungan masyarakat dengan kegiatan pembangunan pemerintah masih sangat tinggi. Sehingga jika pekerjaan proyek APBD mengalami keterlambatan, maka akan berdampak kepada perputaran ekonomi di masyarakat.
“Kita selalu terlambat terus. Di kabupaten lain, orang udah mulai bekerja, kita belum. Kalau saya menilai (akar masalahnya) ini dari perencanaan yang belum siap,” tuturnya.
“Nanti akan kita panggil, rapat dengar pendapat. Kita akan panggil OPD terkait, apa yang menjadi kendala setiap tahun selalu molor,” timpalnya. (bak)
Discussion about this post