JURNALIS.co.id – Ketua Persatuan Wartawan Indonesia Kalimantan Barat, Kundori menegaskan bahwa hingga kini PWI Kalbar terus berfokus pada pembenahan internal organisasi.
Langkah ini, kata Kundori, mencakup penguatan struktur dan keanggotaan agar organisasi semakin solid dalam menjalankan peran dan tanggung jawabnya sebagai wadah profesi wartawan di Kalbar.
“Untuk internal, kami melakukan pembenahan keanggotaan dengan menggelar Orientasi Keorganisasian dan Kewartawanan (OKK). Hingga kini, kami sudah mengadakan OKK dua kali, yaitu saat pelantikan pengurus provinsi dan pada bulan lalu di Kabupaten Sintang,” ujar Kundori di sela-sela Konferensi Kerja Provinsi (Konkerprov) PWI Kalbar yang diselenggarakan di salah hotel di Pontianak, Kamis (24/10/2024).
OKK ini, menurut Kundori, merupakan langkah awal untuk memperkenalkan dan memperkuat pemahaman calon anggota terhadap tugas dan tanggung jawab wartawan serta standar keprofesian yang berlaku di PWI.
Kundori mengungkapkan harapannya agar program orientasi ini dapat dilakukan secara merata di seluruh kabupaten di Kalimantan Barat.
Ia juga menambahkan bahwa OKK merupakan pintu masuk penting bagi calon anggota untuk bergabung dan berkontribusi dalam organisasi PWI.
“Kami berharap kabupaten lain juga dapat menggelar OKK, yang menjadi langkah awal bagi calon anggota untuk memahami tugas dan fungsi mereka sebagai wartawan. Sesuai arahan dari PWI pusat, kami berupaya untuk membentuk kepengurusan PWI di tingkat kabupaten,” jelas Kundori yang juga Pemimpin Redaksi Suarakalbar.co.id ini.
Lebih lanjut, Kundori menjelaskan bahwa proses pembentukan kepengurusan resmi di tingkat kabupaten juga membutuhkan anggota yang memenuhi syarat, termasuk telah lulus Uji Kompetensi Wartawan (UKW). Ini merupakan bagian dari standar profesionalisme yang diupayakan PWI dalam mendukung mutu jurnalisme di Kalimantan Barat.
Menilik visi lima tahun ke depan, Kundori mengharapkan setiap kabupaten dan kota di Kalimantan Barat dapat memiliki organisasi PWI yang resmi dan memenuhi seluruh syarat serta ketentuan yang ditetapkan oleh PWI pusat.
“Hingga saat ini, beberapa kabupaten masih berada di bawah Kelompok Kerja (Pokja) karena belum memenuhi syarat tertentu, seperti Uji Kompetensi Wartawan dan status anggota biasa,” ucap Kundori.
Menurutnya, keberadaan PWI di setiap kabupaten dan kota akan memudahkan sinergi antar jurnalis, serta memungkinkan organisasi untuk memberikan dampak yang lebih besar dalam pengembangan daerah.
“Harapan saya, pada periode lima tahun kepemimpinan ini, setiap kabupaten dan kota di Kalimantan Barat dapat terbentuk organisasi PWI yang sesuai aturan. Selain itu, kami juga berupaya agar program-program kerja PWI dapat mendukung pembangunan di setiap daerah. Kami ingin memastikan bahwa organisasi ini tidak hanya solid secara internal, tetapi juga relevan dengan kebutuhan masyarakat dan pemerintah daerah,” terangnya. (m@nk)
Discussion about this post