JURNALIS.co.id – Koordinator Midji-Didi Milenial Center (MCC), Irfan Hanafi menanggapi pernyataan Ketua Komisi V DPR RI Lasarus yang menyebut jangan ada pihak-pihak yang mempolitisasi pembangunan Jembatan Sungai Sambas Besar (JSSB) dalam rangka Pilkada 2024.
Apa yang disampaikan Lasarus menurutnya sama saja menyindir diri sendiri. Sebab dalam kunjungan kerja (kunker), meninjau progres pembangunan JSSB tersebut, Ketua Komisi V DPR RI itu turut memboyong calon-calon kepala daerah. Seperti calon bupati Sambas Satono, serta calon gubernur Kalbar Ria Norsan, yang sama-sama diusung oleh PDI Perjuangan di Pilkada serentak tahun ini.
“Pak Lasarus harusnya ngaca dulu sebelum ngomong, dia minta jangan ada calon kepala daerah mempolitisasi Jembatan Sungai Sambas Besar, tapi dia bawa calon-calon kepala daerah yang tidak ada hubungannya dengan pembangunan jembatan tersebut,” tegas Irfan, Jumat (08/11/2024).
Irfan lantas mempertanyakan maksud, dan tujuan Ketua DPD PDI Perjuangan Kalbar itu datang ke lokasi JSSB. Apakah dalam rangka tugas sebagai Ketua Komisi V DPR RI, atau justru acara partai dalam rangka kampanye calon kepala daerah tertentu.
“Jadi lucu juga, calon bupati, calon gubernur diajak Komisi V meninjau jembatan itu, fungsinya apa? Justru Pj Bupati Sambas sebagai pimpinan wilayah yang sah, tidak tampak. Jadi siapa yang mempolitisasi sebenarnya,” tanyanya.
Menurut Irfan, dengan Lasarus membawa serta para calon kepala daerah meninjau JSSB, maka jelas itu bagian dari politisasi. Karena keduanya baik Satono, maupun Ria Norsan, saat ini sama-sama tengah menjalani masa kampanye Pilkada.
“Apakah dengan membawa calon bupati, dan calon gubernur ke sana, masyarakat jadi simpati dengan calon-calon tersebut? Masyarakat tentu sudah cerdas lah, siapa yang benar-benar berperan terhadap pembangunan jembatan tersebut,” ujarnya.
Irfan mengatakan, Gubernur Kalbar periode 2018-2023, Sutarmidji tak pernah asal klaim terkait perannya dalam mewujudkan jembatan yang menghubungkan Kecamatan Tebas dengan Tekarang tersebut. Karena memang faktanya, Sutarmidji selaku dewan pengarah Tim Kampanye Daerah Jokowi-Ma’ruf Amin, menyampaikan aspirasi tersebut sebagai bahan kampanye Jokowi di Kalbar, pada 2019 lalu.
“Itu kan janji Pak Jokowi waktu kampanye pilpres di Qubu Resort tahun 2019, Pak Sutarmidji yang mengusulkan pembangunan jembatan (JSSB) sebagai salah satu janji kampanye, untuk direalisasikan ketika Pak Jokowi terpilih lagi (periode kedua),” terangnya.
Selain itu, lanjut Irfan, Sutarmidji sebagai gubernur, atau wakil pemerintah pusat di daerah tentu memiliki andil besar dalam mewujudkan JSSB. Itu karena semua program pembangunan yang akan dibangun pemerintah pusat di daerah, harus ada usulan dari daerah yang bersangkutan. Jika tidak, mustahil program pembangunan JSSB bisa terealisasi.
“Jadi bukan masalah anggarannya dari mana, memang itu dibangun dengan APBN, tapi kalau tidak diusulkan (gubernur), apa bisa. Sementara DPR RI kan hanya menjalankan fungsi budgeting, dari program yang masuk lewat Kementerian PUPR, karena itu (JSSB) janji presiden,” paparnya.
Irfan menambahkan, masing-masing pihak memang memiliki peran, namun dalam hal ini peran gubernur jauh lebih besar. Sebab isu pembangunan JSSB bukan hal baru. Rencananya sudah ada sejak 25 tahun yang lalu. Namun berkat komitmen yang tinggi dari Sutarmidji selaku gubernur saat itu, pembangunan JSSB akhirnya dimulai.
“Tanpa peran gubernur mustahil itu diwujudkan. Kemudian juga Pemerintah Kabupaten Sambas yang membebaskan lahannya, saat itu masih di zaman bupati Pak Atbah, jadi beliau juga yang berperan. Ketika jembatan sudah hampir rampung lalu disebut politisasi. Jadi calon-calon kepala daerah yang ikut Pak Lasarus meninjau (JSSB), yang tidak ada hubungannya dengan pembangunan, mau disebut apa,” tutupnya. (m@nk)
Discussion about this post