Dewan Sekadau Ikut Soroti Replanting dan HGU Perusahaan Sawit

JURNALIS.CO.ID- Sekadau. Sejumlah perusahaan perkebunan kelapa sawit yang berinvestasi di Kabupaten Sekadau sudah memasuki tahapan replanting. Salah satunya adalah PT. Multi Prima Entakai (MPE), khususnya di daerah Desa Gonis Tekan, Kecamatan Sekadau Hilir.

Terkait rencana replanting ini, PT. MPE menggelar kegiatan sosialisasi replanting dah HGU (Hak Guna Usaha), yang berlangsung di gedung Kristian Center, Jalan Merdeka Timur Km 12  Kamis, (14/11/2024).

Kegiatan tersebut dibuka Asisten II Sekretaris Daerah kabupaten Sekadau, Drs. Sande, M.Si serta dihadiri anggota DPRD Sekadau, Bernadus Mohtar.

Dalam sambutannya Sande menjelaskan, PT. MPE merupakan salah satu perusahaan perintis kelapa sawit di Kabupaten Sekadau yang saat ini sudah memasuki usia replanting.

“Untuk dapat meningkatkan produksi kelapa sawit, replanting merupakan kegiatan yang harus dilakukan agar produktifitas kelapa sawit dan kelangsungan perusahaan dapat terus berjalan,” kata Sande.

PT. MPE, lanjut Sande, memiliki peranan yang sangat besar dalam meningkatkan perekonomian masyarakat sekitar dan Kabupaten Sekadau pada umumnya, sehinga keberlanjutan PT. MPE di Kabupaten Sekadau sangat dibutuhkan.

“Pemkab tentu sangat berkepentingan terhadap keberlanjutan PT. MPE demi kesejahteraan masyarakat di kabupaten Sekadau,” papar Sande.

Terkait HGU, Sande mengatakan, ada aturannya. Pemilik lahan dan perusahaan tentunya diharapkan bisa mengikuti secara serius aturan HGU itu.

Anggota DPRD Sekadau, Bernadus Mohtar berharap agar semua pihak bisa mengambil informasi yang jelas tentang aturan HGU itu. “Cari informasi yang benar dari sumber yang akurat,” kata Mohtar.

Manager PT. MPRlE, Josaphat Darmawan menyampaikan, sosialisasi ini merupakan awal dari rangkaian sosialisasi yang akan dilakukan pihaknya. “Sosialisasi akan dilakukan ke desa desa sesuai dengan kegiatan Replanting” kata Joshapat.

Kami sebagai investor, lanjut dia, dalam menjalankan aktivitas selalu taat dengan regulasi yang ada baik regulasi dari pemerintah pusat maupun dari pemerintah daerah.

Sebagai informasi, kegiatan sosialisasi ini juga dihadiri tim BPN, Dinas terkait, kepolisian serta puluhan pemilik lahan. (bdu)