JURNALIS.CO.ID – Penjabat (Pj) Gubernur Kalimantan Barat, Harisson memaparkan secara langsung kesiapan pemerintah daerah dalam rangka mendukung pilkada serentak tahun 2024 di hadapan Ketua Komisi II DPR RI, Rifqinizamy Karsayuda, sebagai pemimpin rapat dan Wakil Menteri Dalam Negeri RI, Bima Arya, di Gedung Nusantara DPR RI Senayan Jakarta, Rabu (20/11/2024).
Tak sendiri, Pj Gubernur Kalbar turut didampingi Pj/Pjs Bupati/Wali Kota se-Kalimantan Barat. Selain itu dihadiri juga Pj Gubernur Kaltim, Pj Gubernur Kalteng, Pj Kalsel dan Pj Gubernur Kaltara.
Rapat kerja tersebut turut membahas sejauh mana kesiapan pilkada serentak 2024, mulai soal tahapan, keamanan, hingga anggaran, kemudian juga disampaikan terkait jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT).
Mengawali paparannya, Harisson mengungkapkan, untuk jumlah pemilih di Kalbar sebanyak 3.956.969 orang, yang mana Provinsi Kalbar akan melakukan pemilihan gubernur/wakil gubernur, 12 pemilihan bupati/wakil bupati dan 2 pemilihan wali kota/wakil wali kota.
“Jadi secara persentase, pemilihan tertinggi itu ada di Kota Pontianak sebesar jumlah pemilih 12,36 persen, kemudian Kabupaten Sambas 11,58 persen dan Kabupaten Kubu Raya 11,22 persen untuk jumlah pemilih,” ungkapnya.
Pj Gubernur Harisson juga menyampaikan, bahwa dana hibah dari Pemerintah Provinsi Kalbar ke KPU Kalbar sudah termasuk menganggarkan untuk BPJS Ketenagakerjaan bagi anggota penyelenggaraan pilkada 2024.
“Apabila nanti terjadi anggota yang meninggal, mereka akan diberikan santunan sebesar Rp 40 juta rupiah dan anaknya disekolahkan sampai sarjana. Hal ini sudah diprogramkan oleh BPJS Ketenagakerjaan sudah dianggarkan KPU yang dana hibahnya Pemerintah Provinsi Kalbar,” ucap Harisson dihadapan Ketua Komisi II DPR RI.
Harisson menyampaikan, bahwa pihaknya juga akan terus menjaga netralitas ASN dan kepala desa beserta perangkatnya.
“Sudah berkali-kali kami melakukan pertemuan maupun upacara dalam pengucapan sumpah atau ikrar netralitas ASN. Jadi kami yakin ASN dan Kepala Desa tetap menjaga integritas dalam Pilkada Serentak Tahun 2024 ini,” katanya.
Terkait Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) Provinsi Kalbar terbilang sangat rendah, yakni dengan skor IKP 12,69 persen, namun Harisson tetap mengantisipasi hal tersebut.
“Kalbar ini masuk 5 Provinsi dengan tingkat kerawanan Pilkada terendah. Kami bersyukur, namun kami (Pemprov Kalbar) bersama forkopimda akan tetap melakukan antisipasi terhadap perkembangan yang ada di masyarakat,” ujarnya.
Di akhir paparannya, Harisson mengatakan akan kesiapan Pemerintah Provinsi Kalbar maupun pemerintah kabupaten kota dalam mendukung pilkada serentak 2024.
“Kami selalu berkoordinasi untuk mendukung kelancaran Pilkada serentak tahun 2024, termasuk deklarasi damai Pilkada telah dilakukan dan lain-lainnya,” tuturnya.
Sementara itu, Ketua Komisi II DPR RI mengapresiasi Provinsi Kalbar Atas Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) termasuk 5 Provinsi terendah.
“Kalbar ini skor IKP-nya 12,69 persen, masuk kelima besar provinsi terendah, kendati demikian kita harus waspada, terus lakukan pengamanan terhadap Pilkada 2024,” ucapnya.
Selain itu, Ketua Komisi II DPR RI kembali mengapresiasi Provinsi Kalbar atas penggunaan anggaran yang tepat dan baik.
“Seperti Kalbar tadi, yang memberikan asuransi ketenagakerjaan. Hal ini sangat bagus sekali demi memprotect teman-teman kita penyelenggara,” ujarnya. (dis)
Discussion about this post