JURNALIS.CO.ID – Pj Gubernur Kalimantan Barat, Harrison membuka rapat Koordinasi Pokja Percepatan Pengelolaan Perhutanan Sosial Provinsi Kalimantan Barat dengan tema Sinergi dan Kolaborasi untuk Masyarakat Sejahtera Hutan Lestari serta launching Dokumen Profil Keanekaragaman Hayati dan Pembebasan Rencana Induk Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Provinsi Kalbar. Pada rabu (4/12/2024).
Dalam sambutanya Harrison berharap melalui kegiatan ini akan terbangun komitmen yang kuat untuk wujudkan langkah-langkah konkrit terhadap upaya pengembangan program perhutanan sosial dan pelestarian lingkungan di kalbar melalui sinergi dan kolaborasi untuk masyarakat sejahtera hutan lestari.
Selain itu Harrison menambahkan dengan adanya peluncuran dokumen profil keanekaragaman hayati provinsi kalimantan barat ini bisa menjadi langkah strategis untuk memperkuat komitmen dalam melestarikan kekayaan hayati sekaligus mendukung pembangunan yang berwawasan lingkungan dan berorientasi pada masa depan.
Karena menurutnya Provinsi Kalimantan barat juga memiliki tanggungjawab besar dalam melindungi dan mengelola sumber daya alam yang berkelanjutan sebagai bagian dari komunitas global.
Harrison mengungkapkan bahwa saat ini pemerintah Kalimantan barat sudah mendapat dukungan pendanaan internasional untuk mengatasi perubahan iklim dengan lokus beberapa kabupaten prioritas.
“Isu perdagangan karbon sangat erat kaitannya dengan isu perubahan iklim yang telah menjadi perhatian dunia saat ini dalam rangka upaya penurunan emisi telah banyak dana digelontorkan untuk mengatasi hal tersebut melalui pendanaan dari GCF yang difasilitasi oleh GIS For Climate,” kata Harrison.
“Pemerintah Kalimantan barat juga telah berhasil mendapatkan dukungan pendanaan 59 juta euro atau hampir 1 triliun rupiah untuk mengatasi perubahan iklim dengan lokus kabupaten prioritas yaitu Kapuas Hulu, Sintang, Sanggau, Kubu Raya dan Ketapang. Lebih dari 25% pendaan tersebut nantinya juga akan diarahkan untuk pengembangan perhutanan sosia,” sambungnya.
Saat ditemui wartawan usai menghadiri pembukaan Rakor Pokja Percepatan Pengelolaan Perhutanan Sosial dan launching Dokumen Profil Keanekaragaman Hayati Provinsi Kalbar, Harrison mengatakan perlu adanya kajian dalam setiap pengelolaan sumber daya alam untuk mensejahterakan masyarakat tanpa merusak lingkungan.
“Sebenarnya kendalanya adalah bahwa disisi lain kita inikan kita terus berupaya memanfaatkan sumber daya alam untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, kadang-kadang pemanfaatan sumber daya alam ini yang kalau kita lihat kemungkinan akan merusak lingkungan,” ungkap Harrison.
“Oleh karena itu sebabnya dalam mengelola sumber daya alam misalnya mineral dan lain-lain itu harus benar-benar dikaji dampaknya terhadap lingkungan,” sambungnya.
Harrison menambahkan bahwa saat ini pemerintah Provnsi Kalimantan barat terus berupaya untuk menjaga keanekaragaman hayati dan berharap masyarakat juga dapat hidup berdampingan dengan alam.
“kita berharap sebenarnya masyarakat dengan seluruh fungsi sosialnya dapat berdampingan dengan keanekaragaman hayati tidak saling ganggu Juga dapat hidup sejahtera makmur terutama untuk masyarakat yang ada di pemukiman didaerah hutan,”kata Harrison.
“Sebenarnya banyak yang bisa dimanfaatkan dari non kayu misalnya obat-obatan ada bahan-bahan lain yang bisa di eksport yang bahan non kayu tapi dia hasil hutan. Ini yang kita harapkan terus dikembangkan” tutupnya.(red-)
Discussion about this post