Wamendagri Bima Arya Imbau Pemda Waspadai Kenaikan Harga Komoditas Jelang Nataru

JURNALIS.CO.ID, Jakarta – Wamendagri Bima Arya Sugiarto memimpin Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah di Gedung Sasana Bhakti Praja (SBP) Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jakarta, Senin (23/12/2024).

Berdasarkan data BPS per Desember 2024, diketahui sejumlah komoditas mengalami kenaikan harga. Seperti bawang merah, bawang putih, cabai merah, telur ayam ras, hingga minyak goreng.

Wamen Bima mengimbau Pemerintah Daerah agar mewaspadai kenaikan harga komoditas menjelang perayaan Natal dan Tahun Baru.

“Jadi, ini adalah kenaikan angka kabupaten/kota di beberapa komoditas tadi yang disampaikan oleh Ibu Plt. (Pelaksana Tugas) Kepala BPS. Kita lihat tadi seperti yang disampaikan di beberapa provinsi mencatat angka yang tinggi untuk IPH (Indeks Perkembangan Harga),” ujar Bima Arya.

Bima mengungkapkan, menjelang perayaan hari Natal biasanya terjadi peningkatan permintaan barang/jasa yang berdampak terhadap kenaikan harga.

Kondisi itu perlu diantisipasi dengan melakukan langkah konkret. Dia merinci langkah-langkah itu dengan menggelar operasi pasar, hingga mengadakan gerakan pangan murah.

“Peningkatan permintaan masyarakat inilah yang harus kita antisipasi agar stoknya selalu ada. Jadi mohon dilanjutkan tadi upaya gerakan pangan murah, operasi pasar, dan lain-lain,” imbuhnya.

Bima mengapresiasi langkah Pemkot Surabaya mengendalikan inflasi dengan menjalankan strategi 4 K, yakni Keterjangkauan Harga, Ketersediaan Pasokan, Kelancaran Distribusi, hingga Komunikasi Efektif.

Bima berharap, hal tersebut menjadi contoh oleh daerah lainnya. Di samping itu, Bima juga menekankan Pemda untuk melakukan enam langkah konkret.

Adapun antara lain, operasi pasar murah, sidak ke pasar dan distributor, bekerja sama dengan daerah penghasil komoditi, gerakan menanam, merealisasikan Belanja Tidak Terduga (BTT), serta mendukung transportasi dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Menurut data yang dikantongi Kemendagri per 23 Desember 2024, sejauh ini baru 40 Pemda yang menjalankan enam langkah konkret tersebut. Sedangkan 158 Pemda telah melakukan empat hingga lima langkah konkret, dan 266 Pemda melaksanakan satu hingga tiga upaya dalam menangani inflasi.

“Dalam catatan kami, ada yang belum melakukan sama sekali ada 50 Pemda yang belum melakukan sama sekali upaya konkret dalam penanganan inflasi. Jadi mohon atensi Bapak/Ibu,” tandasnya. (rdh)