JURNALIS.CO.ID, PONTIANAK – Sebanyak 32 kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Pontianak menandatangani perjanjian kinerja tahun 2025 dengan tujuan meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur.
Penjabat (Pj) Wali Kota Pontianak Edi Suryanto menerangkan, isi dari perjanjian kinerja mencantumkan penugasan dalam melaksanakan program disertai Indikator Kinerja Utama (IKU).
“IKU yang telah ditetapkan tersebut hendaknya selaras dengan Rencana Strategis (Renstra) perangkat daerah Kota Pontianak tahun 2024-2026,” terangnya usai acara di Aula SSA Kantor Wali Kota, Jumat (31/1/2025).
Edi menjelaskan, perjanjian kinerja di tahun 2025 tidak terbatas pada target kinerja untuk tahun ini saja melainkan turut menjabarkan capaian kinerja tahun-tahun sebelumnya sehingga terwujud kesinambungan.
Dengan adanya perjanjian kinerja ini akan menjadi dasar Wali Kota untuk mengevaluasi pelaksanaan program dan kegiatan.
“Setelah ini kepala perangkat daerah hendaknya segera mendistribusikan kinerja organisasi kepada seluruh ASN di bawahnya, sehingga setiap ASN punya sasaran kinerja pegawai,” sebutnya.
Pemerintah pusat tengah fokus melakukan efisiensi anggaran lewat dikeluarkannya Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang efisiensi belanja dalam pelaksanaan APBN dan APBD tahun 2025.
Untuk itu Edi meminta jajarannya agar memfokuskan penggunaan anggaran pada sektor yang memberi dampak positif secara langsung kepada masyarakat.
“Saya mengimbau para kepala OPD dapat menindaklanjutinya tanpa mengurangi kinerja yang telah ditetapkan dan kita tandatangani bersama saat ini. Saya mengajak kita bersama untuk berkreativitas dan berinovasi dalam menjalankan program,” tutupnya. (red)
Discussion about this post