JURNALIS.CO.ID,Pontianak– BPD Hipmi Kalimantan Barat sebut Muscab BPC Hipmi Kota Pontianak dalam memilih Ketua Umum dan menentukan kepengurusan Periode 2025-2028 dinyatakan ilegal.
“Proses pelaksanaan Muscab yang dilakukan oleh oknum yang mengatasnamakan BPC Hipmi Kota Pontianak, itu inkonstitusional. Kenapa begitu, karena tahapan-tahapan pelaksanaan Muscab tidak dilaksanakan,” tegas Sekretaris Umum BPD Hipmi Kalimantan Barat, Sudirman kepada wartawan, Senin (24/02/2025).
Menurut Sudirman, setiap BPC Hipmi Kabupaten dan Kota yang akan melaksanakan Muscab harus melalui mekanisme dan rambu-rambu organisasi.
Misalnya pada fase pertama, pengurus BPC harus bersurat kepada BPD Hipmi Kalbar untuk meminta asistensi.
“Nah fase ini tidak dilakukan oleh BPC Hipmi Kota Pontianak. Jadi kita jangan berbicara soal persyaratan calon ketua umum. Tapi saya harus komentari proses pelaksanaan Muscab dulu. Karena legalitas pelaksanaan Muscab-nya tidak sesuai dengan prosedur aturan organisasi,” lugas Sudirman.
Sekadar informasi, pengurus BPC Hipmi Kota Pontianak secara terbuka telah mengumumkan akan melaksanakan Muscab pada 26-27 Februari 2025. Mereka juga membuka pendaftaran bakal calon Ketua Umum sejak 19 hingga 23 Februari.
“Apa yang sudah berjalan selama ini (Rencana Muscab, red) tanpa sepengetahuan kami. Itu adalah ilegal. Jadi kami tidak bicara persyaratan. Kegiatan mereka saja ilegal. Gitu lho,” kritik Sudirman.
Pria yang akrab disapa Dirman ini menambahkan, tahapan Muscab Hipmi Kota Pontianak harus diulang. Karena yang telah berlangsung selama sepekan ini tidak sesuai dengan konstitusi Hipmi.
“Muscab yang dilaksanakan mereka inkonstitusi! Karena tidak sesuai dengan mekanisme dan petunjuk organisasi kita. BPC harus asistensi ke BPD. Dari proses asistensi itu, nanti akan disepakati beberapa hal. Termasuk time line dan lain-lain,” katanya.
Dirman menyebut asistensi tahap kedua. Proses ini melaporkan calon ketua umum yang mendaftar. “Setelah diverifikasi berkasnya. Kita petakan berapa orang yang lulus, dan tidak lulus berapa orang. Begitu tahapan tahapan nya,” jelasnya.
Dirman menyesalkan, pengurus BPC HIPMI Kota Pontianak tidak ada membangun komunikasi dengan BPD Hipmi Kalbar. Baik dengan Ketua Umum maupun Sekretaris Umum.
“Mereka tidak ada komunikasi. Baik mengenai time line atau agenda Muscab. Mereka terkesan mencoba jalankan sendiri. Saya menganggapnya kegiatan mereka ini di luar koridor kita. Liar. Atau bahasa kerasnya ilegal,” tegas Dirman.
Dirman berharap, pengurus BPC Hipmi Kota Pontianak segera jalankan SOP Organisasi. “Lakukan asistensi kepada BPD secepatnya. Supaya nanti kita bisa satu persepsi mengenai agenda Muscab ini,” tukas Sudirman.
Discussion about this post