JURNALIS.co.id – Pengadilan Negeri Tipikor Pontianak menggelar persidangan dengan agenda putusan kasus Korupsi Pekerjaan Rehabilitasi Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor (UPPKB) Siantan Tahap IV APBN TA 2021 terhadap empat terdakwa, Kamis (27/02/2025).
Persidangan dengan agenda pembacaan putusan oleh Majelis Hakim yakni terhadap terdakwa MCO, ZEF, AD dan UAN yang dihadirkan di dalam ruang sidang.
Sidang dipimpin langsung Ketua Majelis Hakim Joko Waluyo, Hakim Anggota I Ukar Priambodo dan Hakim Anggota II Aries Saputro serta dibantu Penitera Wisesa.
“Dalam amar putusannya, Majelis Hakim menyatakan bahwa terdakwa MCO dan kawan-kawan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi,” ungkap Kasipenkum Kejati Kalbar Wayan Gedin Arianta.
Wayan menuturkan terdakwa MCO hukuman penjara selama 2 tahun, denda Rp150 juta, subsidair 4 bulan. Terdakwa ZEF dengan pidana penjara selama 1 tahun dan denda Rp50 juta dan subsidair 1 bulan.
“Sedangkan untuk terdakwa AD dihukum dengan pidana penjara selama 1 tahun dan denda Rp50 juta dan subsidair 1 bulan. Dan terdakwa UAN selama 4 tahun dengan denda Rp200 juta dan 6 bulan uang penganti Rp1,5 m subsidair 1 tahun,” jelas Wayan.
Dikatakan Wayan, hakim telah mempertimbangkan berbagai aspek dalam menjatuhkan putusan, termasuk fakta persidangan, keterangan saksi, serta bukti yang telah diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum Tri Lastari.
“Dalam pertimbangannya, hakim menyebutkan bahwa perbuatan terdakwa merugikan keuangan negara, serta mencederai kepercayaan publik terhadap pemerintahan,” katanya.
Wayan menyatakan, pihak terdakwa melalui kuasa hukumnya Alwi dan kawan-kawan menyatakan pikir-pikir terhadap putusan tersebut dan mempertimbangkan apakah mengajukan upaya hukum. Begitu juga Jaksa Penuntut Umum Tri Lastari menyatakan pikir-pikir terhadap putusan.
Sidang ditutup setelah Hakim Ketua mengetukkan palu sebagai tanda bahwa putusan telah dibacakan.
“Keputusan ini diharapkan dapat memberikan efek jera serta menjadi pelajaran bagi pihak lain untuk tidak melakukan tindak pidana korupsi,” tuntas Wayan. (zrn)
Discussion about this post