JURNALIS.co.id– Pantai Pulau Datok merupakan salah satu obyek wisata unggulan di Kabupaten Kayong Utara.
Obyek wisata yang terletak di Sukadana ini merupakan ibukota Kabupaten Kayong Utara, dulunya sepi dan tak banyak bangunan.
Namun, seiring waktu, banyak bangunan permanen berdiri di sepanjang pantai. Terlebih, pasca Presiden RI ke 7, Ir H Joko Widodo menginjakkan kaki di pantai ini saat pembukaan Sail Selat Karimata pada 2016 yang dihadiri pula sejumlah kabinetnya.
Pasca pagelaran sekelas nasional Sail Selat Karimata, obyek wisata Pulau Datok kian dikenal. Bahkan, tempat hiburan mulai tumbuh.
Diantaranya, cafe dan tempat karaoke yang kabarnya banyak pelayan wanita seksi datang dari luar. Hingga tercetus dan viral sampai sekarang istilah KPU yang disingkat kafe paling ujung.
Disana atau di lokasi paling ujung Pantai Pulau Datok diduga jadi tempat lelaki hidung belang mencari kepuasan atau “mangsa”.
Pemkab Kayong Utara melalui Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) kerap melancarkan razia di lokasi tersebut. Bahkan, beberapa kali menjaring pelayan wanita yang kemudian didata.
Tak ayal, pernah salah satu pelayan wanita berhasil terjaring di salah satu hotel dengan pasangan diluar nikah.
Menyikapi keresahan sebagian warga soal aktivitas KPU di Pantai Pulau Datok membuat Anggota Komisi I DPRD Kabupaten Kayong Utara, Kamiriluddin buka suara.
Legislator Partai Golkar ini meminta agar pengelola tempat hiburan di lokasi tersebut dan juga tempat lainnya untuk sama sama menjalankan usaha yang lebih pada hal positif.
Kamirluddin menyarankan agar tidak beraktivitas yang menjurus pada perbuatan negatif yang dilarang agama. Terlebih, di bulan suci Ramadhan.
Dan apalagi, Islam sebagai agama mayoritas di Kayong Utara. Tentunya, nilai nilai agamis harus mewarnai segala aktivitas di Kayong Utara.
“Saya sangat apresiasi wacana para pendahulu Kayong Utara yang menginginkan Kayong Utara ini sebagai kabupaten agamis. Kalau Imlek, kita langsung ingat dengan Singkawang maka bagaimana pula caranya agar kita bisa lebih akrap mengenal Kayong Utara melalui nilai nilai agamisnya, tentunya dengan upaya usaha usaha halal menurut syariat yang harus diitonjolkan, walaupun memang kabupaten ini bukan milik Islam saja, tapi milik kita bersama,” ujarnya. Kepada media Minggu (02/03/2025).
Legislator Dapil 1 Kecamatan Sukadana ini juga meminta Pemkab Kayong Utara untuk membuat aturan guna menjawab keresahan sebagian masyarakat di lokasi kafe paling ujung itu.
Mengingat, dugaan yang berkunjung di tempat tersebut lintas kalangan termasuk dari kalangan generasi muda.
“Saya selaku anggota Komisi I akan mengusulkan kepada Ketua Komisi untuk memanggil Dinas terkait sebagai mitra kerja guna membahas obyek wisata Pulau Datok, termasuk keberadaan KPU yang jadi sorotan masyarakat,” tutupnya. (Bak)
Discussion about this post