JURNALIS.CO.ID, PONTIANAK – Wakil Wali Kota Pontianak, Bahasan, menekankan pentingnya Focus Group Discussion (FGD) dalam merumuskan asumsi kerangka ekonomi makro yang sesuai dengan visi dan misi pembangunan Kota Pontianak.
Dasar penetapan ini akan menjadi strategi ekonomi kota dalam rangka penyusunan dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2026, RKPD Perubahan Tahun 2025, dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2025-2029.
Dalam sambutannya, Bahasan menyoroti bahwa Kota Pontianak memiliki tantangan dan peluang ekonomi yang unik sebagai ibu kota Provinsi Kalimantan Barat. Oleh karena itu, diperlukan perencanaan yang matang berbasis data akurat agar strategi pembangunan dapat berjalan efektif dan berkelanjutan.
“Kami berharap FGD ini menghasilkan rumusan yang benar-benar sesuai dengan arah pembangunan Kota Pontianak, yaitu pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Kerangka ekonomi makro yang dibahas harus mampu menjawab tantangan sekaligus memanfaatkan peluang,” ujar Bahasan ketika membuka FGD di Aula Rohana Muthalib BAPPERIDA Kota Pontianak, Rabu (12/3/2025).
Menurutnya, kinerja ekonomi Kota Pontianak pada tahun 2024 menunjukkan capaian positif. Laju pertumbuhan ekonomi tercatat sebesar 5,03 persen, meningkat dari tahun sebelumnya yang sebesar 4,76 persen.
Sementara itu, inflasi berhasil ditekan hingga 1,58 persen, lebih rendah dibandingkan 2,09 persen pada tahun 2023.
“Stabilitas ekonomi ini harus terus kita jaga. Kami ingin memastikan bahwa setiap kebijakan yang diambil dapat memberikan manfaat nyata bagi kesejahteraan masyarakat,” tambahnya.
Dari aspek kesejahteraan, angka kemiskinan di Kota Pontianak mengalami penurunan menjadi 4,20 persen pada tahun 2024 dari sebelumnya 4,45 persen pada tahun 2023.
Tingkat pengangguran terbuka juga menunjukkan tren positif dengan penurunan dari 8,92 persen pada tahun 2023 menjadi 8,29 persen pada tahun 2024.
“Penurunan angka kemiskinan dan pengangguran ini menunjukkan efektivitas program yang telah dijalankan. Namun, kita tidak boleh berpuas diri. Harus ada inovasi kebijakan yang lebih progresif agar dampaknya lebih luas dan berkelanjutan,” tegas Bahasan.
Dari sisi pembangunan sumber daya manusia, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kota Pontianak pada tahun 2024 mencapai 82,22, masuk dalam kategori sangat tinggi dan meningkat dari tahun sebelumnya.
Selain itu, usia harapan hidup, pengeluaran per kapita, serta angka partisipasi pendidikan juga menunjukkan tren positif.
“Peningkatan kualitas SDM menjadi kunci pembangunan yang berkelanjutan. Oleh karena itu, perhatian terhadap pendidikan, kesehatan, dan daya beli masyarakat harus terus diperkuat,” lanjutnya.
Sementara itu dalam laporan ketua panitia, Plt Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan (PPEP) BAPPERIDA Pontianak, Imansyah menjelaskan FGD ini diharapkan dapat menghasilkan rekomendasi konkret dari para pakar dan stake holder bagi penyusunan dokumen RKPD Tahun 2026, RKPD Perubahan dan RPJMD kota Pontianak Tahun 2025 – 2029. Tiga dokumen tersebut merupakan acuan dalam menjalankan kebijakan pembangunan Kota Pontianak.
Adapun para narasumber dalam kegiatan tersebut merupakan para pakar di bidangnya. Mereka adalah Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Untan Prof. Dr. Jamaliah, Kepala Badan Pusat Statistik Kota Pontianak Dody Saputro, dan Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Barat, Abidin Abdul Haris.
“Hasil dari kegiatan ini adalah rekomendasi asumsi ekonomi makro kota Pontianak yang bukan hanya menjadi pedoman perencanaan namun akan menjadi peta jalan untuk mewujudkan visi Wali Kota dan Wakil Wali Kota Pontianak 2025-2029 yakni Pontianak Maju, Sejahtera, Berwawasan Lingkungan yang Humanis,” tutupnya. (red)
Discussion about this post