JURNALIS.co.id – Bupati Kabupaten Ketapang, Alexander Wilyo akan melakukan investigasi terkait penyebab terjadinya persoalan masih banyaknya proyek APBD Perubahan tahun 2024 yang belum terbayarkan kepada kontraktor.
“Jika memang menjadi kewajiban Pemerintah Daerah, tentu kita akan bayar sesuai mekanisme yang berlaku,” kata Alexander Wilyo, Rabu (19/03/2025).
Alex menjelaskan, bahwa kejadian tidak terbayarnya ratusan paket proyek APBD terjadi pada akhir tahun anggaran 2024. Saat itu dirinya berada di luar sistem Pemerintahan.
“Makanya inspektorat perlu untuk melakukan investigasi dulu, supaya tahu masalah yang sebenarnya terjadi sambil menunggu hasil audit BPK RI terhadap laporan keuangan Pemda tahun anggaran 2024,” jelasnya.
Alex menerangkan, investigasi saat ini sedang dilakukan. Dengan harapan benang merah terkait kejadian ini bisa diketahui siapa yang lalai, untuk kemudian disampaikan ke publik agar mengetahui penyebab sebenarnya agar tidak termakan opini.
“Investigasi akan dilakukan sampai kepada perangkat daerah di tingkat teknis. Seperti dinas-dinas terkait yang membidangi termasuk pihak Bank Kalbar. Jika nanti ada terbukti lalai meskipun kejadian ini di pemerintahan sebelumnya, maka tentu akan ada sanksi,” tegasnya.
Dia menambahkan, sebagai Bupati terpilih yang baru dilantik pada akhir Februari 2025 lalu, tentu persoalan ini harusnya bisa diselesaikan pada tahun 2024 lalu.
Namun, nyatanya ini menjadi tantangan dari pemerintahan sebelumnya yang harus dirinya selesaikan dengan melakukan langkah-langkah sesuai aturan.
“Kita juga akan minta pendapat dari BPK RI serta pihak terkait lainnya mengenai masalah ini. Jadi kita tunggu hasil investigasi dan audit,” tambahnya.
Ia menilai, investigasi penting dilakukan agar dapat menjadi evaluasi untuk ke depan, terutama saat dirinya memimpin Ketapang agar tidak ada kejadian serupa terjadi. Terlebih persoalan seperti ini hanya memberikan dampak negatif bagi daerah.
“Kita memahami apa yang dirasakan para kontraktor. Dari itu kita mau persoalan ini selesai secara tuntas agar tidak ada lagi kejadiannya, apalagi di pemerintahan saya. Jadi kita minta untuk menunggu mekanisme yang dilakukan,” tuturnya.
Untuk diketahui, dari informasi yang didapat, bahwa proyek APBD-P tahun 2024 yang belum terbayarkan mayoritas berada di Dinas Perkim-LH, khususnya di satu bidang Perkim pada masa kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati Ketapang sebelumnya, Martin Rantan dan Farhan.
Parahnya, beredar kabar bahwa ada oknum kontraktor yang belum terbayarkan mendominasi jumlah paket proyek tersebut. (lim)
Discussion about this post