JURNALIS.CO.ID – Bupati Kubu Raya, Sujiwo, menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah kabupaten, provinsi, dan pusat dalam upaya percepatan pembangunan di wilayahnya.
Penegasan tersebut disampaikan seusai mengikuti Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RPJMD dan RKPD Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2026 di Aula Garuda, Kantor Terpadu Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat, Pontianak, Senin (5/5/2025).
Menurut Sujiwo, integrasi dan sinkronisasi program lintas pemerintahan merupakan hal mutlak untuk mencapai pembangunan yang berkelanjutan dan merata.
Oleh karena itu, dirinya secara intens menjalin komunikasi dengan Gubernur Kalimantan Barat guna menyinergikan sejumlah agenda pembangunan strategis.
“Saya selalu berkoordinasi dengan Bapak Gubernur karena saya meyakini bahwa percepatan pembangunan di Kubu Raya memerlukan dukungan dari pemerintah provinsi dan pusat, tidak bisa hanya mengandalkan APBD kabupaten. Termasuk juga potensi dukungan dari pihak ketiga seperti program CSR,” ujar Sujiwo.
Dalam forum Musrenbang tersebut, Sujiwo menyampaikan beberapa usulan program pembangunan kepada pemerintah provinsi.
Salah satu usulan utama adalah pengalihan status dua ruas jalan kabupaten menjadi jalan provinsi, yakni ruas Sungai Raya Dalam–Punggur–Raya Kakap dan ruas Mega Timur–Kuala Mandor B–Sungai Enau yang berbatasan dengan Kabupaten Landak.
“Jalur-jalur ini strategis karena menghubungkan antarwilayah. Secara ideal, pengelolaannya memang sudah layak ditangani oleh provinsi,” jelasnya.
Tak hanya itu, Bupati Sujiwo juga mengajukan permohonan pembangunan Jembatan Makam Kubu. Ia berharap dukungan keuangan dari pemerintah provinsi dapat mempercepat realisasi infrastruktur vital tersebut.
Di sisi lain, Sujiwo menyampaikan apresiasi atas bantuan provinsi senilai sekitar Rp10 miliar untuk pembangunan Masjid Agung Kubu Raya.
“Kami sangat berharap provinsi dapat mengalokasikan anggaran untuk pembangunan jembatan tersebut. Ini akan menjadi langkah besar dalam meningkatkan konektivitas dan pelayanan masyarakat,” tambahnya.
Sementara itu, Gubernur Kalimantan Barat, Ria Norsan, dalam sambutannya menegaskan pentingnya kolaborasi antara seluruh pemangku kepentingan dalam menyukseskan pembangunan daerah.
Ia menjelaskan bahwa dengan luas wilayah yang menjadi salah satu yang terbesar di Indonesia serta garis perbatasan internasional sepanjang 966 kilometer, Kalimantan Barat memiliki tantangan sekaligus peluang besar dalam pengelolaan pembangunan.
“Pembangunan di wilayah perbatasan bukan sekadar tantangan, tetapi juga peluang untuk memperkuat kedaulatan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” ujar Norsan.
Ia juga memaparkan capaian penting Kalimantan Barat, salah satunya peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang kini masuk kategori tinggi.
Bahkan, Kalimantan Barat mencatat pertumbuhan IPM tertinggi se-Kalimantan pada tahun 2024, dan naik dari peringkat kelima ke peringkat ketiga di kawasan regional.
“Ini menjadi bukti nyata bahwa kerja sama antara provinsi dan kabupaten/kota mampu mendorong kemajuan yang signifikan,” katanya.
Namun demikian, Gubernur Norsan mengingatkan masih banyak tantangan yang harus dihadapi. Untuk itu, ia mengajak seluruh kepala daerah untuk menyelaraskan program dan visi pembangunan dengan arah kebijakan provinsi dan nasional.
“Kami memahami keterbatasan fiskal tiap daerah. Namun pembangunan yang berkelanjutan hanya bisa dicapai melalui kolaborasi. Hanya dengan bersatu, kesejahteraan masyarakat Kalimantan Barat bisa kita wujudkan,” tegasnya.[sul]
Discussion about this post