Gubernur Kalbar Targetkan 80 Persen Jalan Berstatus Mantap dalam Lima Tahun ke Depan

Gubernur Kalbar, Ria Norsan dan Wakil Gubernur Kalbar Krisantus Kurniawan beserta seluruh kepala daerah Kab/ Kota saat menghadiri MUSRENBANG RPJMD tahun 2026-2029 dan RKPD tahun 2026 Prov. Kalimantan Barat di Kota Pontianak (05/05/2025). Foto : Deny Wahyu Hendrata.

JURNALIS.CO.ID – Gubernur Kalimantan Barat, Ria Norsan, menargetkan peningkatan kondisi jalan berstatus mantap di wilayah Kalbar hingga mencapai 80 persen dalam lima tahun ke depan.

Target ini disampaikan usai pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RPJMD Provinsi Kalbar 2025–2029 dan RKPD Tahun 2026, di Aula Garuda Kantor Gubernur, Senin (5/5/2025).

“Saat ini kondisi jalan mantap di Kalimantan Barat baru sekitar 40 persen lebih, bukan 60 persen seperti yang banyak diperkirakan. Karena itu, dalam lima tahun mendatang, kami akan fokus untuk meningkatkan angka tersebut hingga mencapai 80 persen,” ujar Norsan.

Ia menjelaskan bahwa pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2026, Pemprov Kalbar telah mengalokasikan anggaran khusus untuk pembangunan dan perbaikan jalan, terutama ruas-ruas jalan provinsi yang mengalami kerusakan cukup parah.

Namun, Norsan mengakui bahwa efisiensi anggaran yang dilakukan pemerintah pusat turut memengaruhi Dana Alokasi Khusus (DAK) untuk pembangunan jalan.

Dampaknya, beberapa proyek infrastruktur jalan yang semula direncanakan, terpaksa ditunda atau dibatalkan karena hilangnya dana tersebut.

“Efisiensi anggaran yang diberlakukan pemerintah pusat menyebabkan DAK untuk infrastruktur jalan hilang sepenuhnya. Ini sangat memengaruhi beberapa proyek penting,” jelasnya.

Salah satu proyek yang terdampak adalah pembangunan jalan Kotabaru–Sokan, yang sebelumnya dijanjikan memperoleh anggaran sebesar Rp50 miliar melalui DAK. Namun akibat efisiensi, dana tersebut ditiadakan.

“Masyarakat sudah tahu sebelumnya bahwa jalan itu akan dibangun dengan anggaran tersebut. Tapi kini dananya hilang, sedangkan kondisi jalan sudah sangat rusak. Ini tidak bisa dibiarkan,” tegasnya.

Sebagai solusi, Pemprov Kalbar melakukan penyisiran anggaran internal dan mengalokasikan dana sebesar Rp27 miliar untuk tetap melanjutkan pembangunan jalan Kotabaru–Sokan.

“Meski dana DAK batal, kami berusaha mencari solusi. Melalui penyisiran anggaran daerah, akhirnya kita bisa alokasikan sekitar Rp27 miliar untuk pembangunan jalan itu,” tutup Norsan.[den]