JURNALIS.CO.ID – Bupati Ketapang, Alexander Wilyo, menyoroti belum optimalnya kinerja Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan Perusahaan Umum Daerah (Perumda) di wilayahnya.
Hal tersebut disampaikan dalam rapat evaluasi kinerja yang digelar pada Jumat (2/5/2025), dengan menghadirkan seluruh direksi BUMD untuk memaparkan capaian dan kendala operasional.
Meski beberapa BUMD mencatatkan pendapatan positif, seperti PDAM Tirta Pawan yang berhasil membukukan pemasukan lebih dari Rp33 juta pada tahun 2021, secara umum Alex menilai kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) masih jauh dari harapan.
“PDAM Tirta Pawan memang mencatatkan pendapatan, namun masih menerima kritik tajam dari masyarakat terkait kualitas layanan yang dianggap belum maksimal,” ungkapnya.
Bupati juga menyinggung sejumlah upaya yang telah dilakukan, seperti penambahan kapasitas pipa hingga 10 liter per detik, alokasi modal sebesar Rp3,5 miliar di tahun 2024 dan Rp4,2 miliar di 2025, serta penyesuaian tarif air sebesar 10 persen. Meski begitu, layanan air bersih yang merata, jernih, dan lancar belum sepenuhnya terealisasi.
“Direksi dinilai belum menunjukkan kinerja luar biasa. Diperlukan peningkatan signifikan agar target layanan terpenuhi,” tambahnya.
Alex juga menyoroti performa sejumlah BUMD lain, seperti BUMD Ketapang Mandiri yang beroperasi tanpa modal sejak 2021, serta BUMD Ketapang Energi Mandiri yang telah memperoleh penyertaan modal sebesar Rp7 miliar namun belum menunjukkan hasil memuaskan.
Sorotan paling tajam ditujukan kepada BUMD Ketapang Pangan Mandiri yang meskipun telah menerima penyertaan modal sebesar Rp16 miliar, belum mampu memberikan kontribusi signifikan terhadap PAD. Pembelian aset tanah oleh BUMD ini juga dipertanyakan efektivitasnya.
Sebagai respons atas situasi ini, Bupati bersama Wakil Bupati telah menginstruksikan Inspektorat untuk melakukan audit menyeluruh terhadap kinerja dan keuangan seluruh BUMD.
“Audit ini diharapkan bisa mengungkap akar persoalan, mulai dari pengelolaan keuangan hingga strategi bisnis yang tidak efektif,” tegas Alex.
Selain audit, pemerintah daerah juga tengah mengkaji kemungkinan penggabungan (merger) sejumlah BUMD.
Tim yang terdiri dari Sekda, Asisten, dan Bagian Ekbang ditugaskan untuk menyusun kajian komprehensif dengan tujuan menciptakan entitas usaha yang lebih kuat, efisien, dan mampu bersinergi dalam meningkatkan pendapatan daerah.
“Proses kajian merger akan mempertimbangkan aspek manajerial, strategi bisnis, serta efisiensi operasional. Transparansi dan akuntabilitas menjadi prioritas utama,” jelasnya.
Ia menegaskan bahwa keberhasilan seluruh upaya ini bergantung pada perencanaan yang matang, pelaksanaan yang terintegrasi, serta komitmen bersama dari seluruh elemen terkait.
“Harapan masyarakat Ketapang sangat besar. Kami ingin BUMD dapat berkontribusi nyata terhadap kesejahteraan masyarakat,” pungkasnya.[lim]
Discussion about this post